RADARBEKASI.ID, BEKASI – Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) bersama Aliansi Utara (ALU), serta Pemehttp://radrbekasi,idrintah Daerah (Pemda) melakukan persiapan pemenuhan syarat administrasi usulan pemekaran Bekasi Utara.
“Ada dua persiapan yang harus kita laksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat melalui P3KB dan ALU. Pertama pemenuhan rancangan PP 78 tentang aturan-aturan penggabungan dan penghapusan daerah, dan kedua mempersiapkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) wilayah Bekasi Utara,” ujar Ketua P3KB dan ALU Sanusi Nasihun, Rabu (4/1/2023).
Saat ini, langkah-langkah tersebut sedang dirumuskan bersama tim dan dewan tokoh. Persiapan ini sebagai langkah untuk memastikan Pj Bupati dan Ketua DPRD menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Kelompok Kerja (Pokja).
“Langkah-langkah persiapan ini untuk memastikan pada Maret SKB dan Pokja ditandatangani oleh Pj bupati dan ketua DPRD,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara Mulai Temui Titik Terang
Sanusi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kabag Tapem, bahwa sudah melakukan langkah-langkah pemenuhan administrasi, salah satunya memastikan Pj bupati diberikan rekomendasi atau izin dari Kemendagri.
“Insya Allah kita akan dorong Kemendagri untuk melakukan kepastian administrasi yang sudah terpenuhi semua proses pemekaran itu,” katanya.
Dirinya menegaskan, secara kesiapan pemekaran Kabupaten Bekasi tidak semudah membalik tangan. Hal itu mengingat tujuan pemekaran harus betul-betul pasti. Oleh karena itu dalam waktu 100 hari kedepan, dimulai Januari 2023 syarat-syarat administrasi tersebut harus sudah selesai.
“100 hari kedepan kita punya progres memastikan pemenuhan syarat-syarat administrasi. Alhamdulilah pemerintah daerah sudah seirama, sejalan dengan kita,” jelasnya. (pra)
