RADARBEKASI.ID, BEKASI – Keluhan kerap diterima oleh anggota DPRD Kota Bekasi dari kader Posyandu pada saat menjaring aspirasi di tengah masyarakat. Keluhan yang diterima diantaranya adalah keterbatasan alat dan sarana pendukung. salah satu yang telah terealisasi adalah pengadaan alat Antropometri untuk pemantauan Stunting.

Dari sisi sarana, kader Posyandu kerap kesulitan dalam pelaporan data lantaran tidak memiliki perangkat Baim laptop maupun komputer. Hal ini akan menjadi program berikutnya yang diperjuangkan bagi Posyandu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono mengatakan bahwa Posyandu merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat.

“Mereka kan ujung tombak di masyarakat, harus dibantu dengan sarananya, bahkan juga pelatihan dan sebagainya,” katanya.

Saat ini, pihaknya tengah memperjuangkan peningkatan anggaran operasional Posyandu. Anggaran operasional tiap Posyandu saat ini disebut sebesar Rp5 juta per tahun.

Nominal tersebut dinilai kurang untuk membiayai operasional Posyandu selama satu tahun.

“Sekarang sudah kita perjuangkan untuk ditingkatkan supaya disetujui di 2024 mendatang, ditingkatkan menjadi Rp12 juta per titik,” ungkapnya.

Selain Posyandu, hal serupa juga layak diperjuangkan bagi kader PKK. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengapresiasi kinerja Posyandu dan PKK di tengah masyarakat.

“Walaupun itu juga nanti belum banyak ya, tapi bertahap, peningkatannya gradual sesuai kemampuan daerah. Kalau tahun depan sudah bisa naik, tahun berikutnya juga harapannya akan terus naik lagi,” tambahnya. (Adv/DPRD)