RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi secara resmi meluncurkan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Tahun 2026 yang digagas oleh TP PKK Kabupaten Bekasi. Kegiatan edukasi dan launching tersebut dibuka langsung oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Plt Ketua TP-PKK Kabupaten Bekasi, Nia Yuniawati Asep, Selasa (5/5).
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa Kabupaten Bekasi sebagai wilayah yang dinamis memiliki potensi sekaligus tantangan yang kompleks, baik dari aspek kesehatan masyarakat maupun risiko kebencanaan. Oleh karena itu, pembangunan ketangguhan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.
Dirinya menilai, gerakan GKSTTB menjadi manifestasi nyata semangat “Bergerak Bersama PKK” dalam mendorong peran aktif keluarga sebagai garda terdepan menghadapi berbagai krisis, sekaligus bagian dari upaya mendukung visi pembangunan menuju Indonesia Emas.
“Ketangguhan tidak bisa dibangun secara parsial. Keluarga adalah benteng utama. Dari sinilah kesadaran hidup sehat dan kesiapsiagaan bencana harus ditanamkan sejak dini,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa GKSTTB mengusung dua pilar utama yang saling terintegrasi, yakni transformasi kesehatan dan penguatan ketangguhan bencana. Pada aspek kesehatan, program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan keluarga. Hal tersebut dinilai krusial dalam mendukung percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi keluarga, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa.
“Saya berharap para kader mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga gizi keluarga, serta memastikan lingkungan tempat tinggal tetap sehat dan aman,” ujarnya.
Sementara itu, pada aspek tanggap dan tangguh bencana, Plt. Bupati menyoroti kondisi geografis Kabupaten Bekasi yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga kawasan industri, yang memiliki potensi risiko bencana berbeda, seperti banjir, kekeringan, hingga risiko industri. Melalui GKSTTB, pemerintah ingin mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari yang semula reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi bencana.
“Kita ingin setiap keluarga mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi risiko, memahami langkah penyelamatan, dan mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi peran Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi yang secara konsisten mendorong edukasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam membangun budaya hidup sehat dan sadar bencana sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.
Lanjut Asep, menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi GKSTTB, baik melalui penyediaan data, sarana dan prasarana, maupun pendampingan teknis kepada kader di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
“Lakukan pemantauan secara berkala, evaluasi setiap kendala yang dihadapi, dan pastikan program ini berjalan secara berkelanjutan. Jangan sampai semangat yang kita bangun hari ini hanya berhenti pada seremoni,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Ketua TP-PKK Kabupaten Bekasi, Nia Yuniawati Asep, menegaskan bahwa GKSTTB merupakan gerakan yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan.
Menurutnya, PKK memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perubahan perilaku di tingkat keluarga, baik dalam membangun budaya hidup sehat maupun meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Melalui GKSTTB, kami ingin memastikan setiap keluarga tidak hanya memahami pentingnya hidup sehat, tetapi juga memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Edukasi ini menjadi kunci agar masyarakat lebih mandiri dan tangguh,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor serta konsistensi kader di lapangan dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat agar gerakan ini berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata,” tambahnya.(and/*)
