RADARBEKASI.ID, BEKASI – Hari terakhir pelaksanaan Reses II DPRD Kota Bekasi dimanfaatkan Anggota DPRD Kota Bekasi, Arwis Sembiring Meliala, untuk menyerap sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat. Selain memaparkan pentingnya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Arwis juga menerima berbagai usulan warga yang didominasi persoalan penanganan banjir di lingkungan RW 17.
Kegiatan reses berlangsung dalam suasana dialogis dan dihadiri tokoh masyarakat, Ketua RW 17, Kasi Trantib Kecamatan Bekasi Barat yang mewakili Camat Bekasi Barat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kelurahan Bintara, kader Posyandu, serta pengurus PKK RW 17. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Arwis menegaskan bahwa banjir masih menjadi persoalan utama yang paling banyak disampaikan warga. Menurutnya, masalah tersebut harus segera mendapat penanganan karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kenyamanan masyarakat.
“Hasil Reses II di Kelurahan Bintara menunjukkan banyak aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan banjir. Ini menjadi perhatian serius dan tentu akan saya kawal agar dapat ditindaklanjuti,” ujar Arwis.
Politisi yang dikenal aktif menyerap aspirasi masyarakat itu mengatakan setiap usulan yang diterima akan dipetakan berdasarkan tingkat urgensinya. Ia memastikan seluruh aspirasi akan diperjuangkan melalui berbagai mekanisme yang tersedia agar dapat masuk dalam program pembangunan Pemerintah Kota Bekasi.
“Menurut saya masih banyak kebutuhan yang bersifat prioritas di wilayah ini. Karena itu, saya akan berupaya semaksimal mungkin agar usulan masyarakat bisa direalisasikan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang ada,” katanya.
Arwis menjelaskan, pembiayaan pembangunan tidak hanya dapat dilakukan melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Apabila keterbatasan anggaran menjadi kendala, usulan masyarakat tetap dapat diperjuangkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun skema pembangunan daerah lainnya.
“Kalau tidak bisa di-cover melalui Pokir, saya berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat merealisasikannya melalui Musrenbang atau mekanisme lain yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Bekasi, dan masyarakat terus diperkuat agar berbagai persoalan infrastruktur, khususnya penanganan banjir di Kelurahan Bintara, dapat dituntaskan secara bertahap dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup warga.(adv/*)
