RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi menilai pengisian jabatan wakil bupati harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya partai-partai koalisi pasangan Ade-Asep pada Pilkada 2024.
Fraksi di luar koalisi diminta turut memberikan masukan dan kritik, meski keputusan akhir berada di tangan partai-partai koalisi. Pasalnya, pengisian jabatan tersebut menyangkut kepentingan Kabupaten Bekasi ke depan.
“Pengisian jabatan wakil bupati ini harus menjadi perhatian bersama, bukan perhatian koalisi saja. Untuk kepentingan Kabupaten Bekasi itu jangan diam,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, kepada Radar Bekasi.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki berbagai persoalan dan potensi yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok wakil bupati. Karena itu, anggota DPRD dari fraksi di luar koalisi perlu diberi ruang untuk menyampaikan saran dan kritik, meski keputusan akhir tetap berada di tangan partai-partai koalisi. Hal terpenting, kata Haryanto, proses tersebut harus menghasilkan sosok wakil bupati yang tepat.
“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan buat pengisian wakil bupati. DPRD juga jangan diam, kekosongan jabatan memang harus cepat diisi. Tapi enggak boleh grasak-grusuk juga, terburu-buru,” ungkapnya.
Kendati demikian, Haryanto mengingatkan agar proses pengisian jabatan tidak berlarut-larut. Menurutnya, kekosongan jabatan harus segera dituntaskan, termasuk proses penetapan Plt Bupati menjadi bupati definitif dan penentuan wakil bupati sebagai pendampingnya.
Sementara itu, mengenai sejumlah nama yang mulai mencuat sebagai calon wakil bupati, Haryanto enggan berkomentar lebih jauh. Ia menilai penentuan kandidat merupakan ranah partai-partai koalisi.
“Siapa pun di koalisi itu sah-sah saja mereka menentukan pilihan untuk menjadi wakil bupati. Kalau kita ikuti saja ketentuan perundang-undangan,” katanya. (pra)
