RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jalan-jalan gelap di perkampungan Kabupaten Bekasi dinilai masih menjadi titik rawan kecelakaan dan tindak kejahatan. Kondisi itu mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi kini memfokuskan pemasangan serta perbaikan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, mengakui penerangan jalan masih menjadi persoalan krusial dalam menciptakan rasa aman di ruang publik.
Dalam berbagai forum bersama kepolisian dan pemangku kepentingan, persoalan PJU hampir selalu dikaitkan dengan meningkatnya tindak kriminal.
“Setiap rapat dengan Polres maupun stakeholder lain, selalu muncul bahwa banyak kejadian kejahatan itu berawal dari minimnya penerangan jalan. Kita seperti ‘divonis’ karena PJU kurang, makanya jadi prioritas kami,” ujar Deni.
Menurut Deni, pihaknya melalui bidang PJU Dinas Perhubungan kini memfokuskan pemasangan dan perbaikan PJU di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan dan kecelakaan. Ruas jalan yang gelap, terutama yang kerap dilalui warga pada dini hari, menjadi perhatian utama.
“Warga yang berangkat kerja subuh, ke pasar jam 4 atau jam 5 pagi, itu sangat rentan kalau jalannya gelap. Makanya kita hadirkan PJU untuk memberi rasa aman dan nyaman,” katanya.
Deni menegaskan, pemasangan PJU di wilayah perkampungan tetap mengacu pada Surat Keputusan (SK) jalan kabupaten. Bukan jalan lingkungan yang menjadi kewenangan dinas lain.
“Walaupun masuk kampung, kalau itu tercatat dalam SK jalan kabupaten, maka menjadi tanggung jawab kami. Jadi bukan sembarang pasang,” jelasnya.
Perbaikan dan pemasangan PJU, kata dia, juga berbasis laporan masyarakat. Setiap pekan, aduan dihimpun dari berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga aplikasi pengaduan resmi.
“Senin kita kumpulkan laporan, lalu Selasa sampai Jumat kita turun melakukan perbaikan. Jadi responnya kita upayakan cepat,” ungkapnya.
Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi kendala. Saat ini tim PJU terbagi dalam dua wilayah, utara dan selatan, dengan masing-masing sekitar 10 personel.
Di sisi lain, kebutuhan PJU di Kabupaten Bekasi mencapai sekitar 12 ribu titik. Sementara kemampuan anggaran masih terbatas. Untuk mempercepat pemerataan, Dinas Perhubungan tengah menyiapkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
“Target kami seluruh jalan kabupaten terpasang PJU 100 persen. Dengan skema KPBU, kami optimistis dalam dua tahun ke depan bisa tercapai,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy Rafly, menilai pemerataan penerangan jalan hingga ke perkampungan harus menjadi prioritas.
Menurutnya, keberadaan PJU bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjamin keamanan.
“PJU ini sangat vital, terutama di wilayah yang masih minim penerangan. Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya terpusat di jalan protokol, sementara jalan-jalan di kampung dibiarkan gelap,” ujarnya.
Rudy menilai langkah Dinas Perhubungan yang memprioritaskan wilayah rawan sudah tepat. Namun DPRD akan terus mendorong penguatan anggaran dan skema KPBU.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal dari sisi penganggaran dan membahas kerja sama KPBU. Karena ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kalau jalan terang, potensi kriminal bisa ditekan,” katanya.
Politisi Partai Golongan Karya itu juga meminta agar koordinasi lintas sektor diperkuat, termasuk dengan kepolisian dan pemerintah desa, agar penentuan titik pemasangan PJU benar-benar tepat sasaran.
“Harus berbasis data, baik itu data kerawanan kriminal maupun aspirasi masyarakat. Dengan begitu, program ini bisa lebih efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” jelasnya.(and)
