RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ekonomi Kota Bekasi diproyeksikan tetap tumbuh di tengah tekanan fiskal daerah. Pemerintah Kota Bekasi memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi pada 2026 berada di kisaran enam persen, seiring strategi belanja daerah yang diarahkan untuk memperkuat produktivitas dan sektor ekonomi.
Proyeksi tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat memaparkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bekasi.
Dalam paparannya, Tri menyebut sejumlah indikator makro menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran 2027, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga pengangguran.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Kota Bekasi diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan 2025 yang tercatat sebesar 5,39 persen. Laju pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan berada pada rentang 5,95 hingga 6,67 persen.
“Laju pertumbuhan ekonomi koreksi 5,95 sampai 6,67 persen, saya kira meningkat dibandingkan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,39 persen,” ujar Tri.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga memproyeksikan sejumlah indikator sosial mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan yang pada 2025 tercatat 3,96 persen diperkirakan turun menjadi 2,7 hingga 3 persen.
Sementara tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan menurun dari 7,33 persen pada 2025 menjadi 6,75 hingga 7,27 persen.
Dari sisi inflasi, Pemkot Bekasi memperkirakan terjadi penyesuaian pada 2026. Inflasi diproyeksikan berada di kisaran 2,5 persen plus minus satu persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,02 persen.
“Koreksinya antara 2,5 persen plus minus satu persen,” katanya.
Untuk mendorong target tersebut, Pemkot Bekasi menetapkan sejumlah prioritas belanja daerah pada 2027. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, pemantapan ketenteraman serta ketertiban masyarakat, hingga layanan publik berbasis digital.
“Penyusunan KUA-PPAS mengacu kepada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi dengan tema peningkatan ketahanan Kota Bekasi melalui optimalisasi belanja pembangunan yang mendorong produktivitas tinggi,” jelas Tri.
Namun, di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi, Pemkot Bekasi menghadapi tantangan dari sisi pendapatan daerah. Target pendapatan 2027 yang sebelumnya dipatok Rp6,724 triliun diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp6,497 triliun hingga Rp6,5 triliun akibat penurunan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
Sementara itu, belanja daerah 2027 dirancang sebesar Rp6,908 triliun dengan pembiayaan daerah mencapai Rp210,798 miliar. (sur)
