RADARBEKASI.ID, BEKASI – Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap pembangunan di daerah.
Menurut Riko, pemerintah daerah kini harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan karena keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut juga dialami Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Itu tak terlepas soal kebijakan pusat ke daerah. Disisi lain pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif harusnya bisa melakukan siasat-siasat terhadap semua pembangunan yang bisa dilakukan sekarang,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (28/7).
Ia menyarankan agar pemerintah daerah tetap memprioritaskan pekerjaan yang bersifat mendesak, seperti renovasi ringan, perbaikan jalan, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta pemeliharaan jembatan, gedung sekolah, dan rumah sakit.
“Kalau hal-hal yang sifatnya besar seperti membangun dari titik nol atau menambah renovasi tingkat gedung, tentu ada hambatan dengan persoalan realisasi keuangan pusat ke daerah yang hari ini setiap daerah mengalami problem,” ucapnya.
Selain itu, tingginya belanja pegawai juga dinilai masih menjadi beban yang turut menggerus kemampuan keuangan daerah.
“Kalau dari sisi praktik keuangan daerah hari ini pasca Pemerintah Pusat mengencangkan arus keuangan ke daerah, ya inilah salah satu dampaknya,” katanya.
Riko menyarankan pemerintah daerah mencari ruang atau alternatif lain untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, eksekutif dan legislatif tidak boleh terus terpaku pada perdebatan soal hubungan pusat dan daerah, karena pada akhirnya masyarakat yang paling merasakan dampaknya. (pra)
