RADARBEKASI.ID, BEKASI— Bea Cukai Bekasi kembali melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer (CVC) sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, serta pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan dunia usaha.
Kegiatan kali ini dilaksanakan pada Kamis, 17 September 2026 di PT Jinheung Electric Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen elektrik dan berlokasi di wilayah Kabupaten Bekasi.
Melalui kegiatan CVC, Bea Cukai Bekasi berkesempatan berdialog secara langsung dengan pihak perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan kegiatan usaha, proses bisnis, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasional.
Dalam kunjungan tersebut, Winarko Dian Subagyo selaku Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi juga menyampaikan komitmen untuk terus memberikan pelayanan, asistensi, dan informasi kepabeanan dan cukai yang diperlukan oleh pengguna jasa.
“Komunikasi secara langsung diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik sekaligus membuka ruang koordinasi dalam menghadapi dinamika dunia usaha,” ujar Winarko.
Presiden Direktur PT Jinheung Electric Indonesia, Lee Ki Sou menyampaikan sejumlah kondisi yang saat ini memengaruhi kegiatan usahanya, termasuk perkembangan pasar dan persaingan dalam rantai pasok global. Perubahan kondisi tersebut menjadi bagian dari dinamika yang perlu dihadapi oleh perusahaan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usahanya.
“Kami mengapresiasi kunjungan Bea Cukai Bekasi. Komunikasi dan koordinasi seperti ini sangat membantu kami untuk mendapatkan informasi yang diperlukan serta memahami berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan,” ujar Lee.
Bea Cukai Bekasi mengapresiasi keterbukaan PT Jinheung Electric Indonesia dalam menyampaikan kondisi perusahaan. Kegiatan CVC diharapkan tidak hanya menjadi sarana pengawasan dan pelayanan, tetapi juga menjadi ruang dialog antara Bea Cukai dan pelaku usaha.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, Bea Cukai Bekasi berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan dan dukungan informasi kepabeanan yang responsif, sehingga komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat terus terjalin dalam menghadapi perkembangan lingkungan perdagangan global.(*)
