RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Golkar Kota Bekasi belum menentukan sikap terhadap dinamika yang berkembang di internal partai. Pengurus daerah memilih menunggu arahan pimpinan tingkat provinsi maupun pusat sebelum menyampaikan pandangan politik secara terbuka.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Uri Huryati, mengatakan belum ada pembahasan khusus di tingkat daerah mengenai persoalan tersebut. Karena itu, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh.
“Kalau seperti ini harus ada diskusi di tingkat DPD. Itu pun kita harus berkoordinasi ke DPD Jabar,” ujar Uri kepada Radar Bekasi, Minggu (8/11), saat dimintai tanggapan mengenai isu Munaslub Partai Golkar.
Mantan anggota DPRD Kota Bekasi itu menilai, dinamika dalam organisasi politik merupakan hal yang biasa. Namun, setiap kader harus tetap mengikuti arahan pimpinan dalam menentukan sikap organisasi.
“Kita harus satu komando. Kalau memang nanti kita punya pendapat sendiri menyalahi, apalagi Ketua DPD belum memberikan satu tanggapan atau apa,” katanya.
Menurut dia, sikap organisasi sebaiknya ditentukan melalui pembahasan internal. Setelah ada kesepakatan, barulah pengurus daerah dapat menyampaikan pandangan secara terbuka.
“Kecuali kalau sudah diskusi, lalu kita sepakat dari hasil diskusi, misalnya kita tetap fatsun sama ini. Nanti kita lihat kalau sudah seperti itu, baru bisa memberikan tanggapan. Kalau sekarang jangan dulu lah,” jelasnya.
Uri mengatakan, dinamika dan perbedaan kepentingan merupakan bagian dari kehidupan politik. Karena itu, pihaknya memilih menunggu pembicaraan di tingkat pimpinan sebelum menentukan langkah.
Kalau politik sudah pasti ada kekuasaan dan kepentingan. Semua politik pasti begitu, bukan hanya di Golkar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, arahan dari pimpinan pusat nantinya diharapkan diteruskan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Nanti dilihat kalau sudah ada pembicaraan di tingkat atas, kemudian turun ke provinsi, lalu ke kabupaten/kota, baru dikumpulkan,” tandasnya. (pra)
