BEKASI SELATAN- Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Syahrizal Syarif mengatakan, fase saat ini yang paling penting diterapkan dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 adalah memastikan protokol kesehatan ditaati masyarakarat.
“PSBB maupun jam malam sampai sekarang ini tak terlihat dampaknya, dan tak efektif juga. Malahan, tidak lebih baik juga hasilnya kehilangan dua-duanya, yakni dampak ekonomi dan kasus Covid-19 tak terlihat ada pengurangan,” kata Syahrizal saat dihubungi Radarbekasi.id.
Menurutnya, kebijakan PSBB atau jam malam itu sebetulnya bertujuan untuk mengurangi pergerakan dari masyarakat berkumpul atau adakan kerumunan, dimana menjadi salah satu faktor penyebaran virus Covid-19. Dan hal ini tidak salah juga, tapi yang jadi masalah untuk sekarang ini sudah tak efektif lagi.
“Kondisi hari ini sudah terlalu lama dirasakan masyarakat, dan hal ini membuat tingkat kejenuhan makin tinggi dari masyarakat. Alhasil, tak bisa terkontrol dan dicegah supaya mengikuti aturan tersebut. Dengan demikian, paling penting sekarang ini adalah bagaimana Pemerintah bisa memastikan masyarakat patuh dan taat pada protokol kesehatan,” terangnya.
Syahrizal mengungkapkan, apabila kepatuhan protokol kesehatan bisa diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah di Indonesia, dan ini dilakukan masyarakat mencapai 95 persen, maka bukan tidak mungkin penyebaran virus ini bisa berkurang signifikan di bumi pertiwi ini.
“Perlu diketahui, hasil perhitungan kami apabila sekitar 95 persen saja masyarakat keluar rumah terapkan protokol kesehatan, seperti pakai masker dan jaga jarak hitungannya itu sama dengan 41-50 persen dari orang yang mesti diberi vaksin,” ungkapnya.
“Jadi, kalau bicara Bekasi ingin bisa mengatasi penyebaran virus Covid-19 saran saya, ya terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Artinya, ini harus betul-betul diawasi dan terus pantau kepatuhan masyarakatnya. Dan siapa yang melanggar berikan sanksi tegas, karena sosialisasi dan edukasi itu omong kosong. Untuk itu, fase hari ini perlu sanksi tegas. Toh, hampir semua negara berikan sanksi bahkan sampai ada 20 juta,” pungkasnya. (mhf)
