RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyamakan persepsi agar larangan mudik lebaran 2021 bisa dilakukan dengan baik. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Beliau (Menteri Perhubungan) memberikan atensi penuh terhadap persiapan dilarang mudik untuk 2021. Koordinasi intens ini untuk penyamaan persepsi di lapangan. Tentunya berangkat dari solus populi Excelso (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi),” kata Irjen Pol Istiono.
Istiono menyampaikan, telah menyiapkan 333 titik penyekatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini untuk memastikan masyarakat tidak mudik lebaran 2021, yang merupakan keputusan pemerintah.
“Untuk itu dilarang mudik harus kita persiapkan. Korlantas Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan baik di jalur arteri maupun jalur tol. Baik menuju Jawa maupun menuju luar Jawa. 333 titik ini terutama dari Jakarta menuju Jabar dan Jateng,” ucap Istiono.
“Yang kita antisipasi jalur tol dan di jalur arteri baik jalur pantura, jalur tengah, jalur selatan hingga Jawa tengah kita telah tetapkan titik-titik penyekatan, agar semua tidak bisa melakukan mudik sesuai aturan. Nanti akan ada aturan khusus yang kita siapkan di lapangan,” sambungnya.
Istiono menyebut, keputusan pelarangan mudik dilakukan mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19. Dia tak memungkiri, setiap usai libur panjang berdasarkan data gugus tugas, selalu menunjukkan angka kenaikan kasus positif Covid-19.
“Data menunjukkan bahwa setiap libur panjang itu terjadi peningkatan penularan Covid-19 yang cukup signifikan. Tidak ada kata lain adalah kita harus antisipasi semuanya,” ujar Istiono.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, telah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dan Gugus Tugas Covid-19 membahas teknis pengamanan larangan mudik lebaran 2021. Dia mengharapkan, penanganan larangan mudik tetap berjalan humanis namun tegas.
“Saya menugaskan Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen lain untuk koordinasi dengan Kakorlantas dan gugus tugas, insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas tetapi humanis,” ucap Budi Karya.
Budi meminta, kebijakan pelarangan mudik ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Aturan ini sebagai upaya menekan angka Covid-19.
“Satu hal yang saya minta bahwa koordinasi ini tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah,” ujar Budi menandaskan. (oke/jpc)
