RADARBEKASI.ID, BEKASI – Total sudah 34 persen Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) disalurkan kepada masyarakat Bekasi. Penyaluran BLT oleh PT POS Kantor Cabang Utama (KCU) Bekasi mencakup 12 kecamatan di Kota Bekasi, plus dua kecamatan di Kabupaten Bekasi, Babelan dan Tarumajaya.
Dari total sebanyak 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditarget akan menerima bantuan ini, 90.427 KPM diantaranya disalurkan lewat PT Pos KCU Bekasi. Pemberian BLT ini digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah BBM diputuskan naik.
Deputi Eksekutif General Manager (EGM) KCU PT Pos Bekasi, Anton Chrisna Sutantyo mengatakan jumlah BLT akan disalurkan kepada 90.427 KPM di Bekasi. Selain di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi, 24.492 diantaranya ada di wilayah Kecamatan Babelan dan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Bantuan sudah disalurkan mulai tanggal 7 September, total sudah 31 ribu KPM yang menerima BLT BBM. Surat undangan pembayaran BLT diberikan kepada tiap KPM melalui kantor kelurahan.
“Realisasi sampai dengan jam 5 sore tadi, Bekasi sudah menyalurkan sebanyak 31.257 KPM, baru realisasinya 34 persen lah,” kata Anton, Minggu (11/9).
Masing-masing KPM menerima BLT sebesar Rp500 ribu, terdiri dari BLT BBM Rp300 ribu untuk pembayaran selama dua bulan, September dan Oktober. Ditambah dengan pembayaran bantuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu untuk pembayaran bulan September.
Penyaluran BLT dilakukan dengan tiga skema. Pertama, penyaluran berbasis komunitas, seperti RT, RW, maupun komunitas lain. Kedua, penyaluran langsung di kantor Pos, tiap KPM bisa langsung datang ke Kantor Pos, untuk KPM yang tidak hadir pada penyaluran di komunitas.
“Contohnya seperti hari ini kita melakukan pembayaran, kalau melihat data misalnya Kaliabang Tengah hari ini. Ada 3.229, tersalurkan 3.100, jadi ada 129 sampai saat ini belum dicairkan dananya,” tambahnya.
Ketiga, penyaluran Door To Door, petugas pos datang langsung ke rumah-rumah untuk menyalurkan BLT. Skema terakhir ini diperuntukkan bagi KPM lanjut usia, difabel, atau KPM sedang dalam kondisi sakit.
Penyaluran kemarin dilakukan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur. Bantuan ditarget tersalurkan 100 persen pada tanggal 17 September mendatang. Penyaluran BLT setiap hari dilaporkan oleh PT Pos KCU Bekasi. Setiap KPM yang belum menerima BLT kata Anton, tetap dilayani pembayarannya di kantor Pos sebelum periode pembayaran ditutup.”Sepanjang belum ada penutupan dari pemerintah akan kami layani,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Latu Har Hary mengingatkan penyaluran BLT kepada warga Bekasi harus dipastikan tepat sasaran.
“Catatannya adalah harus tepat sasaran. Karena belajar dari penyaluran (bantuan) Covid-19 dua tahun yang lalu, banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar bersubsidi kepada kelompok pekerja itu baru disalurkan hari ini (12/9) setelah sempat disebutkan cair pada Jumat (9/9).
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memproses pencairan dana BSU tahap pertama pada Jumat malam. Pada tahap pertama, dana sebesar Rp 2,61 triliun untuk 4,36 juta orang pekerja atau buruh tersebut telah diteruskan kepada bank Himbara (himpunan bank milik negara) selaku bank penyalur melalui kuasa bendahara umum negara (KPPN).
Selanjutnya, dana disalurkan langsung ke rekening para penerima BSU tahap pertama. ”Para penerima BSU tahap pertama dapat mengecek di rekening Himbara masing-masing dan mengambil dana BSU secara bertahap mulai Senin (12/9),” tuturnya.
Anwar menegaskan bahwa diperlukan waktu untuk proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 10/2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas.
Dari proses tersebut, sebanyak 5,09 juta data awal dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) diverifikasi dan validasi serta dipadankan. Hasilnya, diperoleh data 4,36 juta yang dapat menerima BSU di tahap pertama. ”Kami memahami bahwa BSU 2022 sangat ditunggu oleh pekerja/buruh. Namun, selain cepat, kami juga harus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas,” paparnya.
Yang belum masuk penerima BSU tahap pertama tidak perlu khawatir. Pasalnya, sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 juga dicairkan secara bertahap. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8,805 triliun untuk BSU yang akan disalurkan kepada sekitar 14 juta pekerja atau buruh. ”Saya mengingatkan juga, tahap pertama ini penerima BSU yang sudah memiliki rekening bank Himbara ya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anwar menginfokan bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait BSU melalui kanal bsu.kemnaker.go.id. Termasuk di dalamnya pengecekan status penyaluran,
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai BSU 2022 tidak akan bisa efektif melindungi daya beli buruh. Apalagi, pekerja atau buruh sudah tidak mendapatkan kenaikan upah minimum (UM) sejak tiga tahun terakhir. ”Ini hanya ’gula-gula’ saja agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi daya beli di tengah inflasi yang meroket,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal.
Karena itu, kata dia, buruh akan melakukan perlawanan dengan turun ke jalan. Aksi yang digelar selama sebulan ini akan mengusung tiga isu. Yakni, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 10–13 persen.
Demo akan dititikberatkan di kantor-kantor gubernur, bupati/wali kota, atau DPRD. Output yang diharapkan dalam aksi daerah itu adalah meminta gubernur atau bupati/wali kota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada presiden dan pimpinan DPR RI. ”Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan diperluas lagi,” tegasnya.
Puncaknya, pada akhir November, buruh akan mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Aksi melibatkan kelompok buruh di 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota. (sur/mia/c17/fal)
