RADARBEKASI.ID, BEKASI– Sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD memiliki tanggung jawab menyuarakan aspirasi yang didengar di lingkungan masyarakat. Setiap tahun, setidaknya tiga kali anggota DPRD Kota Bekasi turun menjaring aspirasi di tengah-tengah masyarakat, menampung usulan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Syaifudin menyampaikan bahwa tidak sedikit aspirasi yang diterima setiap kali reses, jumlahnya bisa mencapai ratusan. Semua aspirasi ini kemudian diperjuangkan agar terealisasi, menyesuaikan kemampuan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
“Alhamdulillah sampai saat ini seluruh aspirasi masyarakat itu pada intinya mengacu pada RPJMD yang telah dirumuskan sesuai dengan visi misi wali kota saat itu,” katanya.
Mayoritas aspirasi yang diterima berkaitan dengan pembangunan fisik seperti perbaikan hingga pembangunan jalan, gedung, lapangan, taman, saluran air, dan sebagainya. Sisanya, 10 sampai 20 persen adalah aspirasi non fisik seperti usulan Peraturan Daerah (Perda) hingga advokasi kebijakan.
Sejak dilantik pada 2019 silam, setidaknya sebanyak 230 aspirasi sudah terealisasi di Daerah Pemilihan (Dapil) nya. Pembangunan tidak hanya di satu lingkungan, melainkan di berbagai wilayah RW dengan tujuan pemerataan pembangunan.
“Aspirasi fisik yang saya pribadi kawal dan realisasikan itu sekitar 200 lebih, yang ada di 64 lingkungan RW di Bekasi Utara,” ungkapnya.
Syaifudin mengakui, aspirasi yang telah terealisasi masih jauh dari ekspektasi masyarakat. Ratusan aspirasi tersebut ia perjuangkan hingga terealisasi di lingkungan masyarakat.
“Tentu itu perjuangan kita untuk mengawal aspirasi masyarakat, kita kawal betul sehingga mendapatkan porsi anggaran di APBD Kota Bekasi dan terealisasi,” tambahnya.
Seperti Syaifudin, aspirasi masyarakat juga diperjuangkan oleh rekan-rekannya di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setidaknya, total 2.000 aspirasi yang telah terealisasi.
Selain itu, perjuangan fraksi juga telah mengadvokasi 7.000 orang lebih lebih untuk mendapat akses jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan PBI di 2022 lalu. (Adv/DPRD)
