RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) sedang menginventarisasi area blank spot atau wilayah yang tidak memiliki akses sinyal telekomunikasi.
Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, menjelaskan bahwa masalah blank spot sering menjadi keluhan masyarakat di beberapa wilayah. Masalah ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera diatasi.
Menurutnya, akses sinyal telekomunikasi merupakan salah satu solusi untuk mendorong percepatan digitalisasi dan pengembangan smart city di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, Pemkab Bekasi melalui Diskominfosantik akan mempererat kerja sama dengan operator telekomunikasi Telkomsel.
“Kita sudah melakukan rapat awal. Kita harapkan kedepannya, wilayah Kabupaten Bekasi itu tidak ada lagi blank spot,” ujarnya, usia menerima kunjungan dari pihak Telkomsel di ruang rapat Diskominfosantik Komplek Pemkab Bekasi Cikarang Pusat, dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi.
Menurutnya, pembahasan mengenai mekanisme dan teknis akan terus dilakukan. Selanjutnya, akan dilakukan inventarisasi daerah blank spot di Kabupaten Bekasi dengan identifikasi wilayah yang belum terjangkau oleh operator lain seperti Indosat, XL, dan sebagainya.
“Kami akan mengidentifikasi wilayah yang tidak terjangkau oleh operator serta yang tidak tercakup oleh sinyal telekomunikasi dan internet dari berbagai operator. Ini akan menjadi prioritas. Kami akan bekerja sama dengan Telkomsel untuk menemukan solusinya,” katanya.
Selain mengatasi blank spot, Yan Yan juga berharap agar dilakukan penguatan sinyal di pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Hal ini penting untuk mendukung program smart city yang sedang digagas, yang memerlukan infrastruktur jaringan baik dari jaringan pemerintah maupun operator telekomunikasi.
“Kami akan mengajukan penguatan sinyal di pusat pemerintahan dan berharap kedepannya sudah ada 5G. Ini juga untuk mendorong perkembangan smart city,” tambahnya.
Melalui kerja sama ini, Yan Yan berharap akses sinyal di lingkungan masyarakat dapat menjadi lebih kuat, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Jika kita memiliki aplikasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, namun masyarakat tidak bisa mengaksesnya karena masalah sinyal, maka hal tersebut sia-sia,” ujarnya. (oke/*)
