RADARBEKASI.ID,BEKASI- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi, Nia Yuniawati Asep, menegaskan bahwa gerakan PKK tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial dan administratif, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PKK Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Ruang Rapat KH. Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (27/10).
Di hadapan seluruh Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bekasi dan jajaran pengurus, Nia menekankan tiga kunci utama agar PKK semakin kuat: penguatan koordinasi, evaluasi program yang jujur, dan sinergi lintas sektor.
“Rakorda ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi, sehingga program-program PKK dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nia Yuniawati Asep.
Menurutnya Rakorda ini merupakan momentum penting untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah berjalan, serta menyusun langkah-langkah strategis agar gerakan PKK di Kabupaten Bekasi semakin efektif.
Sesuaikan Program dengan Kebutuhan Masyarakat
Nia mengingatkan bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, pelaksanaan program PKK perlu mendapatkan perhatian dan prioritas melalui penanganan yang terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas, dengan tetap berlandaskan pada kearifan lokal.
Ia juga mengajak seluruh jajaran TP PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan untuk tidak sekadar hafal 10 Program Pokok PKK, tetapi benar-benar paham, berkomitmen, dan konsisten dalam mengimplementasikannya di lapangan.
“10 Program Pokok PKK harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Jangan disamaratakan. Yang dibutuhkan di Muaragembong beda dengan yang dibutuhkan di Bojongmangu,” tegasnya.
Selain soal program, Nia juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan PKK yang selama ini sering dianggap sepele. Mulai dari perencanaan kegiatan yang matang, tertib administrasi, pelaporan yang akurat, pemantauan di lapangan, hingga evaluasi. Menurutnya, evaluasi secara berkala dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengetahui capaian program, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah perbaikan yang tepat.
“Jangan malu mengakui kalau ada program yang belum berhasil. Justru dari evaluasi itulah kita bisa memperbaiki diri,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Nia turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perangkat daerah, instansi, dan mitra lintas sektor yang selama ini mendukung pelaksanaan program PKK. Ia berharap dukungan tersebut semakin diperkuat, tidak hanya melalui koordinasi dan pemenuhan fasilitas, tetapi juga keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pendampingan program.
PKK Mitra Strategis Pemerintah
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendukung program PKK dan transformasi Posyandu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
“PKK harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, serta komitmen bersama dari seluruh pihak,” tuturnya.
Kegiatan Rakorda tersebut dihadiri jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Bekasi, para Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bekasi, serta unsur perangkat daerah terkait. Rakorda juga diisi paparan strategis dari R. Lukman Salamun, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi terkait sinkronisasi program PKK dengan perencanaan pembangunan daerah.
Rakorda ini, diharapkan membuat PKK Kabupaten Bekasi semakin solid dan hadir sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi.(and/adv)
