RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jajaran pengurus DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Bekasi di bawah komando Marjaya Sargan resmi dilantik Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Saan Mustopa. Dalam pelantikan yang berlangsung di Hotel Grand Zuri Jababeka, Minggu (3/9/2023), nampak sejumlah wajah baru menghiasi struktur kepengurusan partai besutan Surya Paloh ini.
“Ada banyak perubahaan di struktur. Ada juga yang saya rolling sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing pengurus,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi, Marjaya Sargan, kepada Radar Bekasi, usai pelantikan pengurus.
Melihat waktu menuju Pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi, Marjaya menegaskan, pelantikan kepengurusannya dirasa menjadi sebuah akselerasi. Sebab, sambungnya, kondisi tersebut mempermudah para pengurus dalam mengkonsolidasi sejumlah program sosialisasi partai.
Marjaya pun yakin jajarannya mampu meraih target yang ditetapkan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, yakni meraih satu kursi parlemen di setiap daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bekasi.
“Kita akan segera konsolidasi ke semua dapil target kita minimal tujuh kursi, kita ingin memastikan setiap dapil kita punya kursi. Setiap TPS juga harus ada saksinya, dari 8000 TPS, sejauh ini sudah berjalan untuk rekrutmen saksi,” tuturnya.
BACA JUGA: PKB Resmi Terima Lamaran NasDem, Cak Imin Bakal Cawapres Anies Baswedan
Tak bisa dipungkiri, Marjaya mengaku, untuk mencapai tujuh kursi perlu usaha ekstra, karena ada beberapa dapil belum aman. Namun demikian, ada pula dapil yang menjadi lumbung suara untuk partainya, seperti Dapil IV dan V. Sedangkan III dan VII butuh usaha ekstra, mengingat banyak petarung di arena tersebut. Hal itu berdasarkan pemetaan yang ia analisa.
Di tempat yang sama, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa meminta agar pengurus DPD, DPC, maupun di tingkat ranting dan saksi-saksi bisa terus mengevaluasi mengkonsolidasikan dan mengontrol untuk bergerak dalam meraih suara di masyarakat agar bisa memastikan raihan kursi di tiap Dapil.
“Pengurus Kabupaten, kecamatan, desa dan ranting serta saksi di TPS harus bisa mengontrol dan mengevaluasi para Caleg untuk bergerak di tiap Dapil. Karena DPRD Provinsi Dapil tersendiri, maka dari itu mereka juga mesti memastikan agar Caleg Provinsi bergerak supaya mendapatkan kursi,” jelasnya. (pra)
