RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi bakal mewajibkan pihak swasta yang memanfaatkan atau menyewa lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk membangun sumur resapan sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengatasi banjir dan menjaga ketersediaan air tanah.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam kebijakan tersebut, yakni pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengendalian banjir melalui pembuatan lubang biopori, serta pembangunan sumur resapan dengan ukuran 1 meter x 40 meter.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak serta diawasi untuk memastikan transparansi.
“Setiap pihak swasta yang memanfaatkan lahan fasos dan fasum milik pemerintah harus memiliki tanggung jawab lingkungan. Sumur resapan ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga saat hujan air bisa langsung terserap dan tidak menimbulkan genangan,” tegas Tri.
Kebijakan tersebut akan menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pihak swasta dalam setiap pemanfaatan lahan.
Dengan adanya sumur resapan, air hujan diharapkan dapat langsung meresap ke dalam tanah dan mengurangi potensi genangan maupun banjir.
Selain menyasar sektor swasta, implementasi program ini juga akan dimulai dari lingkungan sekolah.
Pendanaannya direncanakan melalui optimalisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar.
“Kita harus berkonsep dan memiliki prioritas yang jelas. Program ini juga menjadi langkah konkret menghadapi musim kemarau, sehingga cadangan air tetap terjaga dan masyarakat tidak lagi khawatir saat musim hujan maupun kemarau,” tambahnya.(rez)
