Berita Bekasi Nomor Satu

Usulan Pemerintah Buat Aplikasi Ojol Kembali Mencuat

ILUSTRASI: Pengemudi ojol. FOTO: DOKUMEN/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Usulan agar pemerintah membuat aplikasi ojek online (ojol) kembali mencuat. Hal ini disampaikan oleh pengemudi hingga pengamat transportasi usai realisasi potongan delapan persen dinilai oleh sebagian pengemudi ojol tidak berdampak bagi penghasilan mereka.

Kekecewaan pengemudi ojol ini pun disuarakan di Jakarta pada 2 Juli kemarin. Pengemudi ojol di Kota Bekasi mengaku penghasilan hanya naik tipis, bahkan ada yang justru berkurang lantaran tarif dasar diturunkan.

Kebijakan potongan delapan persen dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi ojol ini dinilai sulit untuk direalisasikan. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno usul agar pemerintah membuat aplikasi Ojol untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.

“Saya sudah bilang dari awal, ambil alih oleh negara saja sudah, selama swasta nggak akan mau rugi,” katanya, Minggu (5/7).

Polemik realisasi potongan delapan persen ini salah satu faktornya adalah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 27 tahun 2026 yang sampai saat ini belum keluar.

Sisi lain, ia mendorong agar pemerintah terus memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini diperlukan agar kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Negara membuat lapangan pekerjaan baru, biar orang nggak selamanya menjadi driver,” tambahnya.

Sebelumnya salah satu ojol di Kota Bekasi, Derry menyebut realisasi potongan delapan persen tidak sesuai dengan tujuan meningkatkan pendapatan pada pengemudi ojol. Hal ini yang mendasari para pengemudi ojol menuntut skema perhitungan yang jelas mengenai tarif maupun pendapatan ojol.

Ia menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto pada hari butuh beberapa waktu lalu yang menegaskan potongan delapan persen untuk menambah pendapatan pengemudi ojol.

“Ini kan peraturan tinggi, harus dilaksanakan,” ucapnya.

Jika aplikator tidak bisa merealisasikan aturan presiden tersebut, menurutnya pemerintah memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi ojol sendiri.

“Buang saja, blokir, buat sendiri pak, negara mampu kok, Indonesia ini negara besar, banyak orang-orang pinter di kita,” ungkapnya. (sur)