RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Rochadi, menyayangkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025.
Politikus yang akrab disapa Adi itu meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tata kelola pemerintahan dapat diperbaiki.
“Saya melihat sangat disayangkan, tapi semoga Pemerintah Kabupaten Bekasi segera memperbaiki, mengevaluasi, agar supaya tatanannya menjadi baik,” ujar Adi, kepada Radar Bekasi, Selasa (7/7).
Menurutnya, seluruh unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Ia menilai semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu bersatu memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Semua duduk bersama, terutama di bagian inspektorat. Mohon maaf sebelumnya, Pak Plt bersama Pak Sekda, serta semua OPD, harus bersatu memperbaiki ini karena beliau-beliau yang bisa, masyarakat kan enggak ngerti apa-apa,” ucapnya.
Adi menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, opini disclaimer tersebut merupakan yang pertama kali diterima Kabupaten Bekasi sejak berdiri. Meski demikian, ia menilai penurunan atau peningkatan kinerja pemerintah tidak bisa diukur hanya dari opini yang diberikan BPK.
“Ya, variabelnya enggak bisa diukur, tapi yang pasti harus segera ada penyelesaian, harus segera ada perbaikan, agar supaya tatanan Pemerintahan Kabupaten Bekasi menjadi baik,” katanya.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi itu juga mengingatkan agar semua pihak tidak saling menyalahkan. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memperbaiki kondisi, bukan mencari pihak yang harus bertanggung jawab.
“Tidak perlu mencari kesalahan, karena kesalahan itu ada di diri kita semua, harus bersatu padu, semua menjaga, semua memperbaiki, jadi tidak perlu mencari kesalahan, karena kalau kesalahan itu kesalahan kita semuanya. Karena kalau saling menyalahkan bukan menyelesaikan malah menambah masalah baru,” jelasnya. (adv/pra)
