RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bekasi mulai memperkuat fondasi organisasi untuk menghadapi Pemilu 2029. Partai berlambang matahari itu menargetkan mampu meraih satu kursi DPRD di setiap daerah pemilihan (dapil).
Target tersebut mulai dipersiapkan usai Musyawarah Cabang (Muscab) serentak se-Kabupaten Bekasi pada Sabtu (27/6) lalu. Salah satu fokusnya adalah memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput melalui kolaborasi kepengurusan di semua tingkatan.
“Saya sudah sepakat bahwa kerja kita itu kerja solid, karena dari partai kita harus ngisi setiap Dapil anggota DPRD, makanya harus solid dari pengurus di tingkat DPD, DPC, ranting, sampai anak ranting,” ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi, Jamil, kepada Radar Bekasi, Rabu (8/7).
Menurut Jamil, kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memiliki peran strategis sebagai kepanjangan tangan DPD dalam menjalankan kerja-kerja politik. Tanpa dukungan DPC hingga anak ranting, kata dia, konsolidasi partai tidak akan berjalan optimal.
“Kalau dibilang seberapa penting, ya sangat penting karena pergerakan kita tersistem nanti,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil Muscab juga menghasilkan penyegaran kepengurusan DPC dengan memadukan kader lama dan kader baru. Skema tersebut diterapkan agar pengalaman dan semangat baru dapat berjalan beriringan.
“Jadi kolaborasi antara yang lama dan baru, artinya pengurus yang lama ketika masih baik, mau berjuang, ya siapa pun dia diverifikasi oleh SC, bagaimana kesiapannya maupun kesediaannya,” ungkapnya.
Setelah surat keputusan (SK) kepengurusan DPC diterbitkan, Jamil meminta seluruh pengurus segera menjalankan kerja-kerja politik sesuai arahan Ketua Umum PAN, termasuk membentuk kepengurusan ranting di tingkat desa dan kelurahan.
Ia menegaskan, instruksi untuk membantu masyarakat tidak semata-mata diwujudkan melalui bantuan materi, melainkan dengan memperjuangkan hak-hak warga dalam berbagai persoalan.
“Pemahaman bantu rakyat ini tidak selalu berpikir pada yang nilainya materi, misalnya pembagian sembako dan lainnya, bukan itu sebetulnya. Tapi ketika ada permasalahan di masyarakat terhadap fasilitas umum, kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, partai diharapkan untuk membantu segala sesuatu yang menjadi hak rakyat,” jelasnya. (pra)
