BEKASI TIMUR – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) melayangkan surat teguran pertama kepada pihak ketiga pelaksana pembangunan gedung 4 lantai DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Rabu (29/9).
Surat teguran tersebut berkaitan dengan tidak diterapkannya aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).”Tapi dari pengecekan kita kemarin, pekerja sudah pakai helm, sepatu safety, rompi dan lainnya. Tetapi tetap kita berikan surat teguran kepada pihak ketiga karena laporan yang masuk ke kita,” kata Sekretaris Disperkimtan, Heni Setiowati kepada Radar Bekasi Rabu (29/9).
Ia menegaskan bahwa pihak ketiga ada kewajiban salah satu didalamnya harus memenuhi aspek keselamatan pekerja.
“Itu sudah kita wanti-wanti. Karena kita juga ada petugas pengawas, kalau misal petugas kami melihat itu pasti langsung kita tegur dan selama petugas pengawas kami di lapangan kejadian itu tidak pernah ada,” klaimnya.
Dijelaskannya, teguran yang diberikan baru berupa surat supaya pihak ketiga menjalankan kewajiban mengutamakan aspek keselamatan kerja.
“K3 kalau di ketentuan jasa konstruksi juga sudah ditetapkan ya. Bahwa setiap tipe-tipe pekerjaan itu ada batas-batas K3 yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pekerjaan yang berisiko tertimpa itu biasanya mereka harus memakai helm. Ada juga yang memakai sepatu kerja dan rompi. Menurutnya, itu tergantung pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
“Langkah selanjutnya kita tetap terapkan yang ada di Perundang-undangan. Itu ada teguran dulu. Jika masih membandel ada lagi tahapan selanjutnya karena kita sudah ada SOP sejak awal. K3 wajib diterapkan apalagi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Tahapan selanjutnya tindak lanjutnya ada. Karena saya belum tau lebih lanjut nanti akan saya konfirmasi ke Bidangnya agar jika terulang lagi akan di tindak. Saya harap semua pihak juga dapat mengawasi,” ungkapnya. (pay)
