RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari terkait potensi Pemilu 2024 bakal menggunakan sistem proporsional tertutup berbuntut panjang.
Rencananya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menyidangkan Ketua KPU RI atas pernyataannya itu dengan dugaan pelanggaran kode etik terkait sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023, itu akan digelar di Ruang Sidang DKPP di Jakarta pada Senin (27/2/2023) pukul 13.00 WIB.
BACA JUGA: DKPP Sidangkan Kasus PKR, Periksa Anggota KPU dan Bawaslu RI
Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang diadukan oleh Muhammad Fauzan Irvan.
Hasyim Asy’ari didalilkan oleh Pengadu bersikap tidak mandiri karena mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan tentang kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Pernyataan tersebut dinilai menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih.
Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.
BACA JUGA: DKPP Tunda Buka Bukti Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol
Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang Senin yaitu, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.
“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Radarbekasi.id, Minggu (26/2/2023)
Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP. (rbs)
