Berita Bekasi Nomor Satu

Mendekati Pengundian Nomor Urut Cakades, Cegah Gesekan Antar Pendukung    

Ridwan Arifin (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi)

RADARBEKASI.ID,BEKASI- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin kembali mengingatkan agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tidak memunculkan gesekan di tengah masyarakat.

Anggota Dewan dari Partai Gerindra itu meminta para pendukung pasangan calon, tim sukses dan panitia mulai mengantisipasi menjelang pengundian nomor urut calon 9 September 2026 mendatang.

“Kan ini pesta, yang namanya pesta harus gembira, karena semua punya niat yang sama buat memperbaiki desa delapan tahun kedepan,” ujar Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi, Kamis (3/9).

Dewan yang akrab disapa Iwang itu mengungkapkan, dari desk Pilkades di tingkat kabupaten tentu sudah menyiapkan keamanan. Dimana pihak keamanan sudah siap secara personel. Dan pihak pemerintah daerah (Pemda) sudah siap secara anggaran.

Tinggal bagaimana panitia Pilkades harus pintar-pintar menyiasati agar tidak sampai terjadi gesekan. Terlebih sudah memasuki tahapan penting salah satunya pengundian nomor urut yang rentan memicu gesekan antar pendukung yang hadir.

“Mudah-mudahan pengambilan nomor maupun pelaksanaan Pilkades itu kondusif. Tim sukses harus punya tanggung jawab dengan apa yang terjadi, kalau bisa panitia buat pakta integritas Pilkades aman dan damai,” katanya.

Diketahui, sebanyak 4.222 personel polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi. Pengamanan dilakukan melalui Operasi Wibawa Mukti Jaya 2026 guna memastikan pesta demokrasi tingkat desa berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Pilkades serentak tahun ini akan digelar di 154 desa dari total 187 desa yang ada di Kabupaten Bekasi. Untuk mengamankan seluruh tahapan, Polres Metro Bekasi melibatkan 4.222 personel yang terdiri atas 700 personel Polsek jajaran, 400 personel Polres Metro Bekasi, serta 3.122 personel bantuan kendali operasi (BKO) dari Polda Metro Jaya.

Selain menyiagakan ribuan personel, kepolisian juga telah memetakan tingkat kerawanan di setiap wilayah pemungutan suara. Pemetaan tersebut menjadi dasar penerapan pola pengamanan yang berbeda sesuai tingkat risiko. (pra)