RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Kabupaten Bekasi turut bersuara mengenai dinamika politik pengisian kursi wakil bupati. Organisasi tersebut mengingatkan partai politik pengusung agar tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan mendampingi Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Ketua Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Kabupaten Bekasi, Aboy Maulana, mengingatkan agar proses pemilihan dan penentuan wakil kepala daerah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, partai pengusung harus mengutamakan kualitas, rekam jejak, serta pemahaman mendalam terhadap persoalan Kabupaten Bekasi.
“Kita tidak boleh terjebak pada formalitas administratif semata. Urgensi pengisian jabatan wakil kepala daerah harus diimbangi dengan kehati-hatian matang agar figur yang lahir benar-benar kompeten, memahami luar-dalam persoalan Bekasi, dan bukan sekadar kompromi parpol koalisi,” ujar Aboy, Minggu (8/11/2026).
Aboy menyoroti kompleksitas persoalan Kabupaten Bekasi yang dinilainya bukan wilayah administratif biasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinamika regional, daerah berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa ini menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang beragam.
Di satu sisi, Kabupaten Bekasi menjadi episentrum kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan ribuan korporasi. Namun, di sisi lain, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan, termasuk tingginya tingkat pengangguran terbuka lokal di tengah ekspansi industri.
Persoalan struktural lainnya juga belum terselesaikan. Mulai dari kerentanan ekologis di wilayah utara, abrasi pesisir Muaragembong, hingga ancaman banjir tahunan akibat kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).
Menurut Aboy, calon wakil bupati tidak cukup hanya mengandalkan dukungan partai politik. Figur yang dipilih harus memahami tata ruang, manajemen birokrasi, hingga kondisi sosial masyarakat Bekasi.
Tanpa kapasitas tersebut, wakil bupati dikhawatirkan hanya menjadi ‘ban serep’ yang tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Bahkan, kondisi itu berpotensi memicu disharmoni dengan bupati.
Keberadaan wakil kepala daerah juga menuntut kecocokan visi dengan bupati definitif. Jika proses seleksi dipaksakan demi mengakomodasi kepentingan partai pengusung, potensi dualisme kepemimpinan di tingkat eksekutif dikhawatirkan mengganggu stabilitas birokrasi yang saat ini berjalan.
“Kekosongan sementara tidak melumpuhkan pemerintahan. Lebih baik sedikit berproses lama tapi menghasilkan figur visioner yang bersih, dari pada tergesa-gesa namun justru melahirkan beban baru bagi jalannya roda pembangunan daerah,” ungkapnya.
Pemuda ICMI Kabupaten Bekasi berharap koalisi partai politik pengusung membuka ruang partisipasi publik secara transparan dan menilai rekam jejak calon secara objektif.
Dengan demikian, figur yang mendampingi Bupati Asep Surya Atmaja nantinya memiliki integritas moral serta kapasitas intelektual untuk menjawab kompleksitas tantangan Kabupaten Bekasi hingga 2029. (pra)
