RADARBEKASI.ID, BEKASI TIMUR – Pemerintah Kota Bekasi meminta sekolah tingkat Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) untuk kembali melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), keputusan ini dipilih setelah kasus aktif Covid-19 melonjak cepat. Sementara itu, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan (SMK) evaluasi dilaksanakan pekan ini oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, serta mengumumkan nasib PTM Jumat (4/2) lusa.
Tes acak terakhir dilakukan oleh Pemkot Bekasi di 1.005 sekolah di tingkat SD dan SMP, dengan jumlah 5.908 sampel diambil dari warga sekolah, mereka adalah siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Pekan kemarin, ada 20 siswa ditemukan terkonfirmasi positif Covid-19, ditambah 8 kasus pada kelompok guru dan tenaga kependidikan. Sebelum memutuskan PJJ full, Kota Bekasi telah menurunkan kapasitas PTM dari 75 persen menjadi 50 persen siswa dari total kapasitas ruang kelas.
Sedangkan di tingkat SMA dan SMK, informasi yang diterima oleh Radar Bekasi, satu kasus positif ditemukan di salah satu SMAN di Kota Bekasi. Hasilnya satu kelompok belajar dihentikan sementara PTMnya untuk keperluan tracing, sebanyak 130 orang telah dilakukan tracing.
Keputusan memberhentikan sementra PTM di tingkat SD dan SMP disampaikan oleh Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto ditengah kunjungannya di Klenteng Hok Lay Kiong. Tri mengaku telah meminta persetujuan Gubernur Jawa Barat untuk memberhentikan sementara PTM, mengingat pertumbuhan kasus relatif tinggi.
“Mulai besok (hari ini) sudah PJJ lagi, ini juga untuk SD, SMP. Kita himbau juga untuk SMA PJJ, 14 hari,” katanya.
Diputuskan PJJ berlaku selama 14 hari, ia meminta masyarakat menahan diri ditengah tingginya jumlah kasus aktif baru yang ditemukan di Kota Bekasi. Selain sekolah, dalam rapat koordinasi awal pekan kemarin, Tri juga meminta aktivitas masyarakat di ruang publik kembali dibatasi, dilakukan melalui pemadaman lampu, salah satunya di area taman yang ada di Kota Bekasi.
Perhatian khusus termasuk diberikan pada tempat berkumpul massa seperti terminal dan stasiun. Rencananya akan dilakukan tes acak di dua lokasi tersebut.
Sementara itu, Disdik Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan evaluasi PTM di tingkat SMA dan SMK pekan ini. Hasil evaluasi diumumkan menjelang akhir pekan, yang pasti penghentian PTM sementata waktu sudah dilakukan di Kota Bogor, lantaran ditemukan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.
Pada pekan ini, penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 dilakukan per lokal, yakni kelas atau sekolah yang ditemukan kasus positif Covid-19. Evaluasi pekan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri.
“Kalau pekan ini ada hal baru yang ditemukan kembali, maka akan kita lakukan kebijakannya di awal Februari itu seperti apa. Mungkin akan kita umumkan di hari Jumat, kalau sekarang masih per lokal,” kata Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi kepada Radar Bekasi.
Sejauh ini, kebijakan yang diambil oleh Disdik Provinsi Jawa Barat adalah pengurangan kapasitas siswa yang hadir di sekolah mengikuti PTM, diantaranya turun dari 100 persen menjadi 75 persen, bahkan 50 persen. Penghentian PTM hanya dilakukan di sekolah atau kelas dengan tingkat positivity rate diatas 5 persen.
“Selama ini yang kita lakukan kemarin itu, yang sudah secara masif di Kota Bogor, jadi kalau Bekasi masih per lokal, menunggu di pekan ini,” tambahnya.
Penghentian PTM ini sebelumnya sudah disarankan oleh Epidemiolog, pemerintah diminta untuk segera menghentikan PTM sementara hingga bulan Maret atau pertanahan bulan Maret untuk menekan penyebaran virus. Puncak ancaman infeksi virus varian Omicron diperiksa terjadi hingga awal bulan Maret 2022.
“Sampai setidaknya awal Maret itu akan menjadi sangat kritis, dan itu lah sebabnya saya menghimbau PTM itu walaupun sudah agak telat sekarang, harus segera dihentikan dulu,” kata Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman.
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi para siswa agar bisa dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.“Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten,” katanya.
Jokowi meminta agar jajarannya bisa memperkuat bagian di hilir, seperti melakukan sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala, untuk melakukan karantina mandiri.
“Dengan konsultasi dokter secara mandiri di puskesmas, di faskes atau melalui telemedicine. Dan kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya,” katanya.
Sementara di bagian hulu Jokowi meminta agar dilakukan pencegahan transmisi lokal, terutama di provinsi-provinsi yang menjadi penyumbang kasus aktif yang terbesar.“Betul-betul harus dimonitor dengan ketat, tetapi juga masyarakat ditenangkan dan tidak usah panik, tapi harus tetap waspada,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, salah satu upaya menekan penyebaran virus varian Omicron diantaranya melalui vaksinasi lengkap dan booster, hingga saat ini jumlah masyarakat ber KTP Kota Bekasi yang telah divaksin dosis satu lebih dari 1,8 juta jiwa atau 93,02 persen, dosis dua lebih dari 1,5 juta jiwa atau 76,07 persen, dan booster lebih dari 85 ribu jiwa atau 4,23 persen.
Didalamnya, usia remaja yang telah divaksin dosis satu lebih dari 239 ribu jiwa atau 97,46 persen, dosis dua lebih dari 205 ribu jiwa atau 83,53 persen, dan booster delapan jiwa. Sedangkan anak anak sudah mendapat suntikan dosis satu lebih dari 184 ribu jiwa atau 77,76 persen, dosis dua lebih dari 83 ribu jiwa atau 35,17 persen. Khusus pada sasaran kelompok anak, capaian vaksin berdasarkan Faskes lebih besar dibandingkan catatan capaian vaksinasi berdasarkan KTP Kota Bekasi. (Sur)
