RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ribuan warga yang tergabung ke dalam Persatuan Masyarakat Utara Kabupaten Bekasi Utara Kabupaten Bekasi, mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran. Hal ini menyusul dipecatnya puluhan warga yang mengais rezeki di pasar Induk Cibitung oleh pihak pengelola PT Citra Prasasti Konsorindo (Cipako).
“Saya pribadi dan teman-teman akan unjuk rasa dan mengerahkan massa sebesar-besarnya. Maaf bukannya kita mau tempur, tetapi demi keadilan, memperjuangkan perut. Kita akan demonstrasi besar-besaran di Pasar Induk Cibitung,” ujar Wakil Ketua Persatuan Masyarakat Utara Kabupaten Bekasi, Robi Fajri (34), kepada Radar Bekasi.
Pria yang sebelumnya mengatur parkir di dalam Pasar Induk Cibitung ini menegaskan, aksi yang dilakukan oleh masyarakat utara ini bertujuan untuk mempertanyakan langsung kepada pihak pengembang bahwa sebenarnya apa yang terjadi di pasar. Sehingga banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Sedangkan masyarakat utara Kabupaten Bekasi hampir sekitar 90 persen bekerja di pasar.
“Kami orang-orang utara yang terpelajar pun banyak. Orang kaya pun banyak, tapi orang yang tidak berpendidikan cukup banyak juga. Makanya yang bergantung disitu (Pasar) cukup besar, ada yang berada di parkiran, keamanan, dan kuli panggul. Tolong itu diadakan kembali,” tukasnya.
Kebijakan pengelola yang memasang palang pintu otomatis menjadi alasan utama pemicu kekeruhan di pasar. Pasalnya, Robi yang bekerja mengatur parkiran di dalam pasar harus tersingkirkan dengan adanya palang pintu otomatis itu. Bahkan, palang pintu otomatis itu cukup memberatkan para pedagang karena biaya yang mahal, sehingga berdampak ke pendapatan yang menurun.
“Kalau saya pribadi yang di dalam khusus orang parkiran, merasa cukup diberikan dengan adanya peraturan ini. Karena orang PT semau-maunya tanpa ada kebijakan maupun konfirmasi dengan kami, teman-teman di lapangan, sudah mengadakan palang pintu otomatis yang jujur memberatkan kami dan pedagang kecil,” ungkapnya.
BACA JUGA: Nasib Pekerja Harian Lepas Kali Asem Kian Buram
“Sebenarnya sudah tidak perlahan, di tahun 2024 ini total ada 100 orang yang sudah tidak bekerja. Dan itu bisa kita pertanggung jawabkan siapa-siapa orangnya,” sambung Robi saat ditanya aturan pihak pengembang yang perlahan menyingkirkan.
Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Masyarakat Utara Kabupaten Bekasi, Andi (40) menambahkan, Revitalisasi Pasar Induk Cibitung ini jelas-jelas merugikan. Sebab, orang-orang yang tadinya mencari nafkah di pasar diberhentikan begitu saja, tanpa adanya pemberitahuan, solusi, serta musyawarah mufakat,
“Ketika pihak swasta yang memegang pengelolaan, pasar yang tadinya menciptakan rasa aman, nyaman, buat pedagang, justru belum terlaksana yang seperti itu. Dengan aturannya membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, yang tadinya juru parkir di dalam diberhentikan begitu saja, tanpa adanya solusi,” tuturnya.
BACA JUGA: Pengembang Pasar Induk Cibitung Bakal Didenda
Dirinya membeberkan, sebelum pengerjaan revitalisasi selesai pihak pengembang sudah memungut biaya. Menurutnya, seharusnya sebelum selesai pembangunan tidak boleh ada pungutan.
”Kami ingin agar masyarakat utara bisa dipekerjakan kembali dan kami ingin Pasar Induk Cibitung tidak dikelola oleh pihak pengembang, dikembalikan lagi ke Pemerintah Daerah. Misalkan memang harus ada PAD, kami siap,” ucapnya.
Segala upaya sudah dilakukan oleh Persatuan Masyarakat Utara Kabupaten Bekasi agar ada solusi dari Pemerintah Daerah. Bahkan, mereka sudah melayangkan surat audiensi kepada Pj Bupati maupun Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Hanya saja surat tersebut belum mendapat respon dari yang bersangkutan.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengaku persoalan itu sedang dibahas. “Persoalan-persoalan diatas saat ini sedang dibahas oleh TKKSD. Jadi saya akan menunggu dulu hasilnya agar tidak salam dalam memberikan jawaban,” ucapnya.
Sampai saat ini, pihak pengelola pasar Induk Cibitung, belum mau memberikan keterangan terkait masalah tersebut. (pra)
