RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) belum seluruhnya tersalurkan. Masih ada seribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota dan Kabupaten Bekasi belum menerima bantuan.
Persoalan itu terjadi karena alamat tidak ditemukan, pindah alamat, KPM di luar kota hingga meninggal dunia.
Hal ini membuat Kantor Cabang Utama (KCU) PT Pos Bekasi harus menyiapkan strategi lain guna memastikan BLT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat tersalurkan secara optimal.
Penyaluran BLT oleh KCU PT Pos Bekasi sudah dimulai sejak tanggal 7 September, disalurkan kepada 105.645 KPM yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi plus 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Tidak semua BLT bisa tersalurkan hingga target yang ditentukan pada akhir bulan September kemarin.
“Terdapat sisa atau (KPM) belum mengambil dana bantuannya sebanyak 1.745,” kata Deputi Eksekutif General Manager KCU PT POS Bekasi, Anton Chrisna Sutantyo, Rabu (5/10).
Ribuan KPM tersebut kata Anton, masih bisa mencairkan bantuan di kantor pos KCU Bekasi sebelum pemerintah mengumumkan penutupan masa penyaluran BLT BBM. Ia menyebut bahwa loket pembayaran BLT tetap akan dibuka sampai masa penyaluran BLT ditutup.
Jika tidak berhasil dibayarkan sampai dengan pemerintah menutup masa penyaluran BLT, maka alokasi anggaran Rp300 ribu per KPM akan dikembalikan kepada pemerintah.
“Pasti dana yang tidak terserap atau tersalurkan kami akan kembalikan ke kas negara,” ungkapnya.
Sampai kemarin, KCU PT POS Bekasi masih memutar strategi agar alokasi BLT bisa tersalurkan maksimal. Beberapa cara yang sedang dilaksanakan kata Anton, yakni mendatangi tiap alamat KPM, petugas akan memfoto alamat dilengkapi dengan data GPS lokasi tempat tinggal.
Kedua, pihaknya meminta bantuan kepada desa atau kelurahan untuk mendapatkan informasi keberadaan KPM, serta membuat berita acara gagal bayar. Selanjutnya, pihaknya juga meminta bantuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di tiap kecamatan untuk memeriksa kembali keberadaan KPM.
“Kami tetap membuka loket pembayaran jika sewaktu-waktu penerima datang untuk mengambil dana bantuannya sampai dengan batas waktu pemerintah menetapkan penutupan penyaluran BLT BBM,” tambahnya.
Koordinasi antara KCU PT Pos Bekasi dan pemerintah kota untuk memaksimalkan penyaluran BLT BBM ini dibenarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi. Selama ini, pendamping PKH, TKSK, dan PSM di tiap wilayah disebut ikut membantu penyaluran BLT BBM serta monitoring.
Terkait dengan ribuan KPM yang belum mencairkan bantuannya, Dinsos Kota Bekasi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada camat dan lurah.
“Selain itu kami juga memberikan informasi ini melalui WA grup para kasi di 12 kecamatan, untuk segera diingatkan kembali RT RW untuk memberikan informasi kepada warganya,” terang Kabid Penanggulangan Masyarakat Miskin (Gulmakin) Dinsos Kota Bekasi, Yeyen Kusmiati.
Terkait dengan batas waktu penyaluran BLT BBM ini, Dinsos Kota Bekasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. (sur)
