RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.
PKS menjadi partai ketiga yang mendukung Anies setelah Nasdem dan Demokrat.
Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, usai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (30/1/2023), awal pekan ini.
“Ditunjukan tim kecil koalisi partai pendukung Anies Baswedan, PKS konsisten jadi bagian partai pengusung AB di pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi parlemen presidensial press out 20 persen,” ujar Sohibul Iman di hadapan media.
BACA JUGA: Anies Baswedan Bacapres 2024, PKS Kota Bekasi Berharap Anies Effect
Dukungan terhadap Anies Baswedan akan segera disampaikan secara eksplisit pada rapat badan pekerja majelis syuro PKS dan rapat kerja nasional DPP PKS pada 24 Februari mendatang.
Dengan adanya dukungan dari PKS tersebut, maka saat ini ada tiga partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden 2024.
“PKS akan sampaikan dukungan ekspilisit organisatoris kepada Anies Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat badan pekerja majelis syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023,” lanjutnya.
Adapun dukungan terhadap Anies Baswedan ini diberikan oleh PKS usai Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, bersama Soedirman Said bertolak ke Istanbul untuk meminta pendapat dan koordinasi dengan Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al Jufrie.
BACA JUGA: Hasil Survei CigMark di Jawa Barat Tunjukkan Ridwan Kamil Lebih Unggul dari Prabowo dan Anies
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan, meski sudah menentukan sikap mendukung Anies Baswedan menjadi Bacapres Pilpres 2024, pihaknya belum memutuskan terkait bakal calon wakil presiden.
Sohibul Iman mengungkapkan bahwa ketentuan pemilihan calon wakil presiden tetap akan dipilih oleh Anies Baswedan. Tak hanya itu, semua partai boleh mengajukan bakal calon presiden, dan tidak harus dari kader PKS.
“Untuk Cawapres semua partai boleh mengusulkan, tapi jelas yang menentukan adalah capres sendiri. Dari awal saya sudah mengatakan selama cawapres yang dipilih mendongkrak kemenangan ya silakan saja meskipun bukan dari kader PKS,” ujar Sohibul Iman.
BACA JUGA: Surya Paloh ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Rabu Pon Itu Pertemuan Golkar NasDem
Menurut Sohibul Iman, cawapres yang mendampingi Anies Baswedan harus bisa mendongkrak kemenangan. Tentunya akan melalui tahapan seperti koordinasi dan juga diskusi bersama anggota koalisi lain, dan keputusan utama tetap pada Anies Baswedan.
“Yang pastinya ada tahapan diskusi dan koordinasi, tapi keputusannya tetap pada capres sendiri,” lanjutnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara soal kabar dokumen perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Namun jika ada perjanjian yang dimaksud, perjanjian tersebut lebih bersifat perjanjian pribadi dan tak terikat hukum.
BACA JUGA: Pembunuh Anggota Ormas PP Ditangkap di Rest Area
“Kalau saya tidak ngerti secara pribadi apakah ada perjanjian itu benar ada, kalaupun ada itu lebih pada gentleman agreement. Itu semacam bukan perjanjian hukum,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Lebih lanjut dia mengatakan, jika ada perjanjian itu lebih mengikat ke moral masing-masing personal. “Dan kalau mau dipatuhi, ya monggo, kalau ngga mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?” ucap Habiburokhman.
Di sisi lain, Habiburokhman tak persoalkan perjanjian politik itu. Baginya, dokumen perjanjian politik itu tidak terlalu penting.
“Kami enggak tertarik lah isi perjanjian. Itu enggak penting bagi kami lah. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024,” tutupnya.
BACA JUGA: Heboh! 18 TKK Mundur, Kabarnya Jadi TKK Pengganti di Pemkot Bekasi Dikutip Rp 40 Juta Per Orang
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, bakal calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut memiliki perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Perjanjian politik tersebut dibuat oleh Fadli Zon saat pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu.
Sandiaga membeberkan, bahwa dokumen perjanjian itu bersifat tertulis yang dirumuskan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Hanya saja, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait isi perjanjian itu. (rps/jpc)
