RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kemacetan lalu lintas tak hanya menjadi satu-satunya ekses negatif dari keberadaan proyek Superblok Pakuwon City Bekasi. Masyarakat sekitar proyek pembangunan justru sangat khawatir dilanda banjir.
Menurut salah seorang warga, Imam (28), sebelum ada pembangunan superblok Pakuwon, lalu lintas di Jalan Pekayon tidak pernah terganggu akibat banjir.
Tapi saat ini, banjir menjadi pemandangan rutin setiap kali hujan deras turun. Imam berharap persoalan banjir bisa segera diatasi sebelum apartemen dan mall beroperasi.
“Pihak apartemen dan mall juga harus bekerja sama dengan pemerintah, jangan hanya dilimpahkan kepada pemerintah saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Dariyanto mengatakan bahwa sedianya semua dampak dari pembangunan superblok Pakuwon City Bekasi sudah dianalisa sebelum proyek mulai dikerjakan.
Terkait dengan banjir yang terjadi di Jalan Pekayon, ia meyakini bahwa pengembang akan mencari jalan keluar lantaran berhubungan langsung dengan aktivitas bisnisnya.
“Kalau banjir Jalan Pekayon itu nanti akan tanggung jawab apartemen, karena sudah ada pembangunan ya mau nggak mau nanti pihak apartemen atau mall Pakuwon itu (areanya) banjir kan nggak mau. Kalau banjir itu sih mungkin jadi hal yang nggak terlalu menjadi momok,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pakuwon City Bekasi Harus Bangun Underpass
Bagi dia, kemacetan yang terjadi di sekitar simpang Pekayon justru jadi persoalan yang harus dicarikan solusi setelah memperhatikan dinamika pembangunan yang sudah berjalan.
Keberadaan Traffic Light (TL) yang mempertemukan Jalan Ahmad Yani, Cut Meutia, dan Jalan Pekayon menurutnya perlu dievaluasi.
Dengan begitu, diperlukan U-Turn hingga Flyover agar pengendara dari Jalan Pekayon menuju Jalan Ahmad Yani maupun sebaliknya tidak lagi melewati TL. Menurutnya diperlukan kerja sama banyak pihak mulai dari Kementerian PUPR lantaran Jalan Ahmad Yani merupakan jalan nasional, pemerintah daerah, serta pengembang untuk mencari solusi yang tepat.
Selain itu, kemampuan anggaran pemerintah kota untuk membangun U- Turn, underpass atau Flyover perlu menjadi perhatian serius.
“Harus itu (kerja sama semua pihak), bukan hanya tugas pemerintah daerah,” tambahnya.
Radar Bekasi, kemarin, sempat mendatangi lingkungan masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan superblok Pakuwon City Bekasi. Nampak para pekerja keluar dari akses di bagian belakang kawasan menuju permukiman warga, kondisi ini dimanfaatkan oleh warga sekitar yang berjualan makanan dan minuman.
Ketua RW 02 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Karnadi menyampaikan bahwa sejumlah warung yang berada di sekitar akses masuk kawasan apartemen dan mall merupakan milik warganya. Warung-warung tersebut setidaknya akan bertahan selama proses kontruksi berjalan.
“Dampaknya kepada UMKM milik masyarakat, kemungkinan nanti kalah sudah selesai pembangunan dirapikan juga,” katanya.
Terkait dengan dampak lingkungan seperti banjir, Karnadi menyebut lingkungannya yang berada di dataran rendah memang kerap tergenang banjir sebelum apartemen dan mall berdiri.
Dirinya juga menyampaikan bahwa sebelum proses pembangunan berjalan, seluruh warga telah mendapat sosialisasi dari pihak pengembang, serta mengisi kuisioner. Terkait dengan kontribusi pengembang kepada lingkungan sekitar, ia menyampaikan bahwa pengembang selama ini memberi dukungan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga.
BACA JUGA: Dishub Terapkan Contra Flow Situasional
“Jadi dia sifatnya memberikan support kegiatan,” ucapnya.
Komunikasi antara pengembang dengan lingkungan sejauh ini disebut masih berjalan dengan baik. Salah satunya terkait dengan jam operasional kendaraan berat yang beberapa waktu lalu diminta oleh masyarakat sekitar.
Setelah ini yang akan diperjuangkan kata dia, terkait dengan penyerapan tenaga kerja dari lingkungan masyarakat terdekat. Untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut, ia mengaku telah mengajak anak-anak yang diketahui putus sekolah untuk kejar paket secara geratis, agar memenuhi persyaratan administrasi untuk bisa bekerja.
“Pada intinya kan di peraturan daerah ada, itu biasanya kan 30 persen terkait dengan penyerapan tenaga kerja, kita pun sebagai lingkungan tidak masa bodoh,” tambahnya.(sur)
