RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi mulai merajut komunikasi dengan Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk menggelar rapat internal partai koalisi. Agenda utamanya, mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disepakati saat kampanye pasangan Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja.
Rapat internal koalisi tersebut rencananya digelar dalam waktu dekat. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, mengatakan rencana agenda rapat internal koalisi itu merupakan tindak lanjut pertemuannya dengan Asep, Selasa (27/10/2026).
“Tadi saya habis ketemu dengan Pak Bupati, dalam waktu dekat ini partai koalisi akan silaturahmi untuk meneruskan pembangunan yang sesuai dengan RPJMD,” ujar Jio kepada Radar Bekasi.
Menurut Jio, Asep meminta dirinya menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi agar pelaksanaan RPJMD pada sisa masa jabatan 2025-2030 dapat dikawal bersama. Hasil komunikasi dengan Sekretaris DPC PDI Perjuangan akan diteruskan kepada pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC. Komunikasi serupa juga akan dilakukan dengan pimpinan PPP, PBB, dan Partai Buruh.
Jio menegaskan, pertemuan koalisi tersebut belum membahas kekosongan kursi wakil bupati. Menurutnya, agenda pertemuan akan berfokus pada visi dan misi pembangunan. Di internal PDI Perjuangan, pembahasan mengenai calon wakil bupati juga menunggu arahan pengurus partai di tingkat provinsi dan pusat.
“Belum ada pembahasan wakil, pokoknya kita membahas visi misi ke depan, apalagi di internal PDI Perjuangan juga kita tidak boleh bahas wakil, karena ini partai terpimpin, kita menunggu instruksi DPD Jawa Barat dan DPP PDI Perjuangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bappilu Exco Partai Buruh Kabupaten Bekasi, Amir Mahfud, mengaku belum mendapat informasi perihal wacana rapat internal partai koalisi untuk membahas RPJMD.
“Kebetulan baru rapat, mungkin sama sekjen, kalau saya belum dapat informasinya,” katanya.
Meski belum mengetahui agenda resmi pertemuan, Amir memperkirakan pembahasan tidak hanya berkutat pada RPJMD, tetapi juga pengisian kursi wakil bupati. Menurut dia, kedua persoalan itu dapat dibicarakan demi kepentingan bersama dan masyarakat.
“Sebenarnya pembahasan nanti dua-duanya (RPMJD dan wakil bupati). Cuma yang ditimbulin pasti itu dong yang untuk kepentingan bersama, masyarakat,” jelasnya. (pra)
