RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, bergerak cepat dengan melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk menekan angka kemiskinan. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriadi, di Command Center Gedung Diskominfosantik, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (BPS Jabar), pada tahun 2021, tercatat lebih dari 202 ribu jiwa di Kabupaten Bekasi, masuk dalam kategori penduduk miskin.
Meski demikian, dari persentase sebesar 5,21 persen, Kabupaten Bekasi masih berada di bawah rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, yaitu 8,40 persen.
Sedangkan untuk persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi, yaitu mencapai 2,18 persen, masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 3,87 persen.
Dedy menyampaikan, rakor penanganan kemiskinan dan stunting tersebut dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara virtual.
“Kami akan melakukan intervensi dengan mensinergikan program dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam hal menangani kemiskinan ekstrem, termasuk stunting di Kabupaten Bekasi ini,” terang Dedy.
Ia menjelaskan, salah satu program yang telah dilaksanakan Pemkab Bekasi untuk mengurangi angka kemiskinan, melalui program bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Program tersebut, dinilai tepat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi, karena salah satu penilaiannya, dilihat dari bagaimana kondisi kelayakan rumah warga.
“Di masing-masing OPD banyak programnya. Seperti di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), ada program Rutilahu,” ucap Dedy.
Lanjutnya, selain mensinergikan program, ia juga telah meminta kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya, terkait verifikasi dan validasi ulang data masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem yang ada.
“Langkah kami ke depan, yaitu menjalankan rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat. Termasuk memperbaiki data angka kemiskinan ekstrem tersebut, sekaligus melakukan verifikasi dan validasi kembali,” ujar Dedy.
Dirinya berharap, dengan berjalannya sinergi program, verifikasi dan validasi data kembali, jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di Kabupaten Bekasi, bisa berkurang setiap tahunnya.
“Apabila berjalan dengan lancar, mudah-mudahan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi, bakal semakin menurun,” harapnya. (and/adv)
