RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, diharapkan bisa merealisasikan pembangunan infrastruktur dengan kualitas yang baik.
Hal ini disampaikan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha. Ia menuturkan, sebelumnya pada paripurna Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, telah disampaikan Pemkab Bekasi ke DPRD sebesar Rp 6, 6 triliun.
Sebagai pimpinan partai pemenang pemilu periode tahun 2019-2024, Aria telah menyarankan kepada para anggota DPRD agar serius memperhatikan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Menurut pria yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi ini, dalam pembahasan basis anggaran yang mempunyai fungsi Budgeting, harus dilihat betul supaya tidak ada anggaran yang direncanakan tanpa mengedepankan kepentingan publik.
“Masalah yang sering terjadi, pengesahan sudah tepat, tapi pelaksanaannya molor. Atau dilaksanakan kegiatannya di pertengahan tahun. Belum lagi kegiatan fisik yang sudah habis masa kontraknya, namun pekerjaan belum rampung. Oleh sebab itu, pada tahun depan perlu diawasi supaya masyarakat bisa merasakan infrastruktur,” harap Aria.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Henri Lincoln menjelaskan, pada tahun ini pihaknya mengajukan Rp 629 miliar. Anggaran tersebut, direncanakan untuk membangun sejumlah drainase, jembatan, dan jalan.
Untuk meneruskan program Jalan Inspeksi Kalimalang, Henri mengakui belum bisa maksimal. Sebab, harus melakukan penyetaraan pembangunan antara wilayah selatan dan utara.
“Awalnya memang ada program untuk meneruskan program Jalan Inspeksi Kalimalang sebagai perwajahan Kabupaten Bekasi, namun karena ada fokus untuk pembangunan merata, anggarannya dibagi,” terang Henri.
Lanjut Henri, meski keterbatasan anggaran, pihaknya menganggarkan terusan program Jalan Kalimalang dari Tegal Gede hingga Universitas Pelita Bangsa. Dia memperkirakan sepanjang kurang satu kilo meter.
“Dianggarkan sebesar Rp 7 miliar pembangunan jalannya, ada median jalan serta meneruskan tanaman untuk memperindah Kalimalang,” terang Henri.
Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, Benny Sugiarto menambahkan, pihaknya mengajukan Rp 300 miliar untuk pembangunan ratusan sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, anggaran tersebut belum mampu untuk memperbaiki seluruh sekolah yang rusak.
”Sekolah yang rusak memang masih banyak. Hanya saja kurang hafal, karena harus lihat dokumen. Namun pada APBD tahun 2023, kami ajukan Rp 300 miliar,” pungkas Benny. (and)
