RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kota Bekasi tak berjalan mulus. Ribuan warga kesulitan mencairkan bantuan tahap ke tujuh ini, karena tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akibatnya, petugas terpaksa menunda pencairan BSU sembari menunggu solusi dari pemerintah.
Ya, identitas kependudukan disebut sebagai masalah klasik yang kerap dihadapi oleh warga yang berprofesi sebagai pemulung di Bekasi. Alasannya, keberadaan mereka yang berpindah-pindah atau penduduk nomaden, biasanya diajak bekerja sebagai pemulung oleh pemilik lapak atau yang akrab disebut bos.
“Identitas ini memang salah satu masalah yang sering terjadi, mereka dari mana-mana diajak bosnya,” kata Ketua Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto, Kamis (10/11).
Selain pencairan bantuan dari pemerintah, permasalahan identitas ini kerap menjadi masalah saat anak-anak mereka hendak mengenyam pendidikan jenjang formal, mulai dari pendidikan dasar (SD). Pemakaman juga kerap menjadi permasalahan para pemulung yang tidak memiliki identitas.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, bos para pemulung harus aktif untuk memperbaiki kepemilikan dokumen kependudukan para pemulung, di samping peran dari pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan solusi.”Makanya perlu solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Bagong mengatakan, hanya sebagian pemulung yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS), bantuan iuran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi tidak semuanya, terbatas pada pemulung yang telah memiliki identitas kependudukan.
Keluhan masyarakat tidak bisa mencairkan BSU lewat kantor pos ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah saat datang ke Kantor Cabang Utama (KCU) PT Pos Bekasi. Rata-rata pemulung calon penerima BSU kartu identitas penduduknya hilang.
“Itu pemulung-pemulung Bantargebang rata-rata mereka karena kebakaran, karena pindah tempat tinggal, sehingga mereka kehilangan kartu identitas penduduknya,” Kata Ida.
Total ada 3,6 juta calon penerima BSU tahap tujuh yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia, penyaluran ditarget selesai pada akhir tahun. Keseluruhan dari tahap 1 sampai 6, BSU sudah disalurkan kepada 10,3 juta pekerja melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ida telah meminta kepada jajarannya di Kemenaker untuk mencarikan solusi bagi para pemulung yang tidak memiliki identitas tetap bisa mencairkan BSU.”Kami meminta kepada bu Dirjen dan bu direktur untuk mencari jalan keluar bagi masyarakat yang berhak menerima BSU tapi kartu identitasnya seperti KTPnya hilang,” tambahnya.
Permasalahan lain yang ditemukan pada program BSU ini meskipun persentasenya sangat kecil kata Ida, iuran BPJS ketenagakerjaan milik pekerja tidak dibayarkan oleh perusahaan. Diketahui bahwa salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan BSU ini adalah pekerja dengan gaji dibawah Rp3,5 juta atau dibawah standar upah minimum daerah, serta terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Akhir tahun selesai, mudah-mudahan bisa selesai akhir tahun. Kalau hari ini kan tinggal yang disalurkan melalui PT Pos,” tandasnya.
Terpisah, PT Pos menerima alokasi BSU untuk disalurkan kepada 88 ribu lebih penerima, tersebar di 4.093 perusahaan dan lembaga di Kota dan Kabupaten Bekasi. Penyaluran sudah dilaksanakan sejak 2 November lalu, penyaluran di KCU PT Pos Bekasi ditarget selesai 14 November mendatang.
Sampai dengan siang kemarin, baru tersalurkan kepada 18.432 pekerja, atau 20 persen dari total alokasi BSU. Waktu penyaluran bisa saja diperpanjang mengikuti keputusan pemerintah.”Kami dapatkan bahwa alokasi untuk Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini totalnya 88.312 penerima,” kata Deputi Eksekutif General Manager KCU PT POS Bekasi, Anton Chrisna Sutantyo.
Selain pekerja di perusahaan, calon penerima BSU di Bekasi juga meliputi pekerja di lembaga pemerintah, pengurus RT/RW, pengurus Posyandu, pengurus rumah ibadah, karyawan yang bekerja di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemulung.
Dua hari kemarin kata Anton, KCU PT POS Bekasi telah mendatangi TPST Bantargebang untuk menyalurkan BSU, total ada lebih dari seribu penerima BSU.”Kebetulan disana ada 1.300 lebih penerima BSU ini, kami kesana untuk melakukan pembayaran di komunitas, di TPST Bantargebang yang semua penerimanya itu adalah pemulung,” ungkapnya.
Pihaknya telah berkomunikasi dengan separuh dari jumlah perusahan yang karyawannya terdaftar sebagai penerima BSU. Hasilnya, sebagian pekerja yang perusahaannya ada di Bekasi tidak berada di Kota atau Kabupaten Bekasi.
Contohnya, pekerja tengah mengerjakan proyek di luar Kota. Meskipun demikian, pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima tersebut tetap bisa mencairkan BSU di seluruh kantor Pos di Indonesia.
Anton menyebut bahwa pihaknya telah memberikan beberapa opsi penyaluran kepada perusahaan, hal ini untuk mengantisipasi perusahaan yang tidak bisa meninggalkan proses produksi.
Pertama, penyaluran dilakukan secara kolektif di perusahaan, ini dilakukan setelah petugas dan perusahaan menyepakati waktu penyalurannya. Kedua, penerima bisa datang langsung ke kantor KCU PT POS Bekasi diluar jam kerja.”Kami memang melakukan berbagai macam cara untuk menyampaikan informasi ini,” tambahnya.
Sebelumnya, masing-masing penerima BSU telah mendapatkan informasi melalui pesan singkat yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, PT Pos juga memberikan informasi melalui telepon, pesan singkat, serta mendatangi langsung tiap perusahaan.
Penyaluran BSU melalui PT Pos ini dilakukan kepada penerima yang tidak memiliki rekening di Himbara, atau rekening penerima bermasalah. Alternatif penyaluran lewat PT Pos ini dipilih lantaran pada tahun 2021 lalu BSU tidak berhasil tersalurkan seluruhnya. (Sur)
