RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah warga yang mengaku sebagai Komite Sekolah salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kelurahan Jatiluhur mengadu ke DPRD Kota Bekasi, kemarin. Kepada para wakilnya di parlemen, mereka mengadukan sikap arogan yang kerap ditunjukan Kepala Sekolah (Kepsek).
Dalam forum rapat yang berlangsung antara Komisi IV DPRD Kota Bekasi bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik), jajaran komite sekolah SDN di Jatiluhur membeberkan sejumlah kebijakan hingga sikap Kepsek yang dinilai memberatkan wali murid. Semisal, pergantian seragam olahraga. seragam muslim, permintaan sejumlah bantuan, hingga beberapa kebijakan sang kepsek yang dinilai akan berdampak pada psikologis anak.
“Menyampaikan aduan dari komite yang mewakili orang tua murid. Kit sih harapannya To The Point aja ya, pengennya ada pergantian kepala sekolah,” kata Ketua komite, Oki Purwati, Kamis (2/11).
OKI menambahkan, jajarannya berupaya memediasi dan fasilitasi persoalan ini bersama Disdik Kota Bekasi. Namun kabarnya, sambung Oki, kedua belah pihak telah mencoba melakoni dua kali mediasi namun tak menemui titik temu.
“Sudah dua kali (mediasi), makanya kita datang ke sini,” tambahnya.
Saran untuk memperbaiki komunikasi dan sinergitas antara komite sekolah dan kepala sekolah sempat ditawarkan dalam pertemuan kemarin. Hanya saja, komite sekolah bersikukuh dan beranggapan tidak ada titik temu jika kepala sekolah tersebut tetap bertahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah mengatakan bahwa kepala sekolah sedianya dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan komite sekolah. Keluhan yang telah disampaikan oleh komite sekolah akan diteruskan kepada Pj Wali Kota Bekasi untuk diselesaikan.
“Dari permintaan teman-teman ya minta diganti kepala sekolahnya. Menurut saya harus dicari solusi yang baik,” ungkapnya.
Sementara itu Sekertaris Disdik Kota Bekasi, Warsim Suryana yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa terjadi kesalahan komunikasi antara komite sekolah dengan Kepsek. Pihaknya akan mengevaluasi Kepsek di salah satu SDN tersebut.
“Nanti kita evaluasi, karena ada miskomunikasi saja,” katanya.
Terkait dengan tuntutan komite sekolah tentang pergantian Kepsek, ia menyebut dibutuhkan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. “Untuk pergantian itu proses yang lain ya, karena kita itu berproses, dan ini pun harus sesuai dengan aturan,” tambahnya. (sur)
