RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Sekitar 2.000 honorer Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dari luar Jawa sudah merapat ke Jakarta.
Mereka akan bergabung dengan rekan-rekannya dari pulau Jawa untuk aksi unjuk rasa besar-besaran pada 2 – 3 Maret 2023 besok.
Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah mengatakan, aksi demo honorer Satpol PP ini akan dipusatkan pada dua lokasi.
BACA JUGA: Penghapusan Tenaga Kerja Honorer Dibatalkan
Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 2 Maret 2023.
Pada hari kedua, Jumat (3/3), massa aksi demo honorer Satpol PP dipusatkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Insyaallah target massa Satpol PP yang akan turun sekitar 5 ribu sampai 10 ribu orang. Teman-teman dari luar Jabodetabek sudah merapat dan menginap di sekitar istana,” kata Fadlun Abdilah, Rabu (1/3/2023).
BACA JUGA: Terungkap, Rafael Alun Trisambodo Punya Perumahan 6,5 Hektare
Dia mengungkapkan, dari hasil konsolidasi sampai hari ini massa Satpol PP yang sudah terdaftar sekitar 5 ribu orang.
Mereka datang dari 18 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Lampung.
Kemudian, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Banten, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
BACA JUGA: Heboh! 18 TKK Mundur, Kabarnya Jadi TKK Pengganti di Pemkot Bekasi Dikutip Rp 40 Juta Per Orang
Fadlun menegaskan aksi unjuk rasa damai besar-besaran ini menjadi penentu perjuangan mereka menjadi PNS.
Mereka tidak mau dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, karena statusnya hanya kontrak.
“Dalam aksi damai ini kami mempunyai tema ‘Dengan diterapkannya reformasi birokrasi, kita wujudkan rekrutmen pegawai non-ASN yang berkeadilan dan berbasis kompetensi sebagai penegak hukum (Perda dan Perkada) menjadi PNS yang unggul’,” kata Fadlun.
BACA JUGA: Viral, Kantor Parpol dan Aktivis di Bekasi Terendam Banjir
Dia menegaskan aksi dua hari ini akan lebih besar dibandingkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada September 2022.
FKBPPPN berharap kepada pemerintah benar-benar bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer khususnya Satpol PP. Visi misi hanya satu, angkat 90 ribu honorer Satpol PP menjadi PNS sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
“PNS harga mati,” tegasnya.
BACA JUGA: Gempar, Perempuan Ini Dibunuh dan Jasadnya Dicor di Harapan Jaya Bekasi Utara
Dia menyebutkan selama ini tenaga honorer Satpol PP bertugas pada sektor penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (jpnn)
