RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, mendorong agar Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), bisa lebih selektif untuk memilih para pimpinan tinggi pratama (eselon II), di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Hal itu mengingat banyaknya kekosongan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sudah cukup lama.

“Kami menilai saat ini, kinerja Pemkab Bekasi belum maksimal. Indikatornya adalah penyerapan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) yang baru mencapai 50 persenan, dan sudah memasuki akhir triwulan tahun 2022. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memilih pejabat untuk mengisi 15 kekosongan pejabat eselon II,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha.

Menurut dia, belum maksimalnya kinerja Pemkab Bekasi, akibat banyaknya jabatan kosong yang mencapai ratusan orang, meskipun diisi oleh Plt pada masing masing OPD. Hal itu dinilai kurang maksimal, karena satu pejabat harus melaksanakan tugas di dua OPD.

“Jadi kami harapkan, agar lebih selektif dalam memilih pejabat. Tujuannya satu, bagaimana kinerja Pemkab Bekasi bertambah baik,” ujarnya.

Aria menyarankan, jangan sampai proses pengisian jabatan kosong yang sudah setahun lebih, tapi hasilnya tidak baik.

”Tolak ukur kinerjanya adalah, pelayanan terhadap masyarakat dari berbagai aspek. Namun paling tidak, bisa menunjukkan pola kerja serta program yang sudah direncanakan,” terang Aria.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan, proses pengisian jabatan yang kosong melalui open bidding, agar bisa lebih selektif.

Kata dia, salah satu indikator pengisian jabatan eselon II adalah, berani dalam mengambil keputusan, cerdas, dan loyalitas yang tinggi untuk lembaga.

”Jadi harus cerdas, berani dan loyalitas untuk kepentingan lembaga. Kalau hanya pintar, saya rasa masih kurang, dan harus diimbangi dengan loyalitas yang tinggi,” harapnya. (and)