RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencananya pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sampai ke Bekasi akan dimulai tahun 2024. Menambah moda transportasi antar kota antar provinsi yang bisa dinikmati warga Bekasi. Pembangunan fase 1 tahap satu berakhir di jalan Pejuang, Medansatria.
Kabar baik ini sudah didengar oleh warga Kota Bekasi sejak ditandatanganinya MoU oleh Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Plt Wali Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Warga yang tinggal di sekitar Jalan Pejuang, Kecamatan Medansatria menjadi yang paling dekat dan bisa menikmati lebih dulu jika pembangunan MRT terealisasi dan mulai beroperasi.
Rancangan rute fase 3 ini juga sudah diunggah oleh akun resmi MRT Jakarta. Panjang rute di wilayah Bekasi berkisar 20.438 kilometer dengan 8 stasiun, mulai dari Medansatria sampai Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Susanto mengatakan desain rute MRT Jakarta tengah disusun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Rencananya, pembangunan fase 1 tahap 1 akan berakhir di Jalan Pejuang, Medansatria.
“Sementara berhenti disitu tahap satunya, di sekitaran Logos perempatan Jalan Pejuang,” katanya.
Setelah pembangunan fase 1 tahap 1 rampung, rute MRT akan dilanjutkan menyusuri jalan Pejuang, sampai ke Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara, jalur kereta rel listrik ini berada diatas, seperti halnya rute Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja.
Jalur MRT berada di tengah ruas Jalan Raya Bekasi, Jalan Sultan Agung, hingga Jalan Pejuang. Panjang rute fase 1 bertambah 1,2 kilometer, dari Ujung Menteng sampai ke Jalan Pejuang.
Perpanjangan rute ini disetujui salah satunya karena potensi penumpang disebut tinggi dari wilayah Kota Bekasi.
“Karena disitu kan potensi penumpang Bekasi kan luar biasa nih ke Jakarta,” ungkapnya.
Terpisah, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan bahwa pembangunan transportasi antar moda menjadi tuntutan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum. Salah satunya integrasi tarif transportasi seperti yang sudah dilakukan di Jakarta.
“Seyogyanya juga dapat dilakukan hal yang sama sama nantinya dengan KRL Commuter Line, dan LRT Jabodetabek. Akan memudahkan pengguna transportasi umum,” katanya.
Kondisi transportasi di Bodetabek belum sebaik Jakarta kata Djoko, sehingga dibutuhkan percepatan untuk membenahi sektor transportasi di Bodetabek, ditengah bertambahnya pilihan moda transportasi massal.
Bantuan anggaran rutin tahunan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ke Pemkab atau Pemkot Bodebek bisa digunakan untuk membenahi transportasi umum di wilayahnya masing-masing. Sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan untuk mempercepat pembenahan transportasi.
Diketahui, beberapa moda transportasi massal menuju ke wilayah DKI yang telah berjalan selama ini adalah KRL, sebentar lagi ditambah LRT. Integrasi tarif transportasi bisa menjadi salah satu alat pendorong masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum.
“Diupayakan warga Bodetabek mengeluarkan ongkos transportasi tidak lebih 10 persen dari penghasilan bulanannya, sesuai dengan standar dari bank dunia. Keberadaan transportasi umum akan membantu menurunkan angka inflasi,” tambahnya.
Berdasarkan data evaluasi kinerja angkutan umum di tahun 2021, perjalanan masyarakat masih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kendaraan roda dua menjadi idola, penggunaannya mencapai 51 persen, disusul mobil pribadi 19 persen, dan sepeda 1 persen.Sementara, penggunaan angkutan umum sebesar 25 persen. (sur)
