RADARBEKASI.ID, BEKASI – Alih-alih ingin mendapatkan pekerjaan, namun justru kerugian yang didapat. Inilah yang dialami puluhan para pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Bekasi yang tertipu makelar penyalur tenaga kerja atau Lowongan Kerja (Lowker).
Kemarin, Kamis (8/6) puluhan para pencari pekerja mendatangi Polres Metro Bekasi untuk melaporkan calo kerja yang telah melakukan penipuan. Mereka membuat laporan dengan Nomor : LP/B/1560/VI/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya.
“Kedatangan kami ini untuk membuat melaporkan dugaan penipuan penyalur kerja. Saat ini yang terdaftar ada 35 orang korbannya, dengan kerugian perorangnya bervariatif, mulai dari Rp 3,5 juta sampai Rp 15 juta. Keseluruhan ada Rp 264 juta,” ujar salah satu korban Anggraini Casela Azzahra (23), kepada Radar Bekasi.
Keputusan para pencari kerja melaporkan ini, karena si pihak calo tidak ada kabarnya sampai sekarang. Awalnya para Pencaker ini tertarik memakai jasa calo, karena mendengar informasi dari teman ke teman yang sudah berhasil diterima kerja. Karena kondisi para pencari kerja yang sedang menganggur, sehingga tergiur dengan adanya info loker melalui jasa calo.
“Perjanjiannya untuk masuk kerja itu cepat. Nggak perlu harus nunggu proses-proses atau tes-tes. Kami sudah diajak medical check up, kemudian saat mau masuk kita hanya di janji-janjikan saja,” tuturnya.
Dari informasi yang dirinya dapatkan, terlapor ini sebelumnya bekerja di yayasan dan sekarang dia buka sendiri. Namun untuk mendapat kepercayaan para korbannya, terlapor ini mengaku dari yayasan. Menurutnya, para korban ini rata-rata dijanjikan bekerja di berbagai perusahaan, seperti PT Mikuni, PT Kasen, PT Aisin, PT ANI, PT Hitachi, dan PT Epson.
“Kita langsung transfer karena prosedurnya seperti itu katanya. Sebenarnya lebih dari 35 orang korbannya, cuma yang melapor hari ini 35 orang,” ucapnya.
Ditempat yang sama, korban lainnya Hendra (26) menambahkan, sebagai pendatang dirinya sangat kesulitan mencari pekerjaan di Kabupaten Bekasi. Sehingga dirinya tertarik ketika ada yang menawarkan bekerja melalui jasa calo. Dirinya sangat berharap, agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, tanpa melalui calo.
“Harapan untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya untuk lapangan kerja diperluas. Tidak perlu ada calo maupun referensi biar nyari kerja mudah. Karena kalau sekarang secara murni sudah jarang bangat, kebanyakan referensi atau enggak ia lewat calo gitu,” ucap pria asal Madiun ini.
Menyikapi itu, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menuturkan, penerimaan pekerja itu pada dasarnya kewenangan dari perusahaan. Walaupun ada kewajiban untuk melaporkan datanya ke Pemerintah Daerah (Pemda). Misalkan berapa lowongan yang dibuka. Kemudian berapa yang akan diterima. Termasuk apa kompetensinya. Hanya memang kewenangan pengawasannya sekarang beralih ke provinsi.
“Jadi kita perlu koordinasi dengan UPTD pengawas ketenagakerjaan, yang posisinya ada di Karawang, tapi wilayah kerjanya sampai ke Bekasi. Laporan-laporan seperti ini tentu akan kami koordinasikan dengan UPTD pengawas ketenagakerjaan,” ucapnya.
Dalam hal ini Dani menegaskan, akan melihat terlebih dulu persoalannya. Apakah ini murni percaloan, atau ada kerjasama dengan perusahaan. Apabila diketahui ada kerjasama dengan perusahaan, tentu perusahaan yang bersangkutan juga harus ditindak. Namun apabila murni percaloan, berarti ini penipuan, pastinya yang harus diproses adalah penipunya.
Perihal sulitnya mencari pekerjaan, menurut Dani tidak hanya di Kabupaten Bekasi, tapi di seluruh Indonesia. Apalagi sekarang kecenderungan investasi baru di Kabupaten Bekasi lebih ke padat modal. Artinya, teknologi-teknologi tinggi sekarang yang masuk.
“Kemarin saja beberapa pabrik yang diresmikan itu investasi yang sangat besar, milyaran dolar. Tetapi penyerapan kerjanya harus 100 sampai 200. Kenapa, karena semuanya sudah robot,” tuturnya.
Oleh karena itu dirinya menghimbau, agar masyarakat Kabupaten Bekasi mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Makanya Pemda mengembangkan Bebeli, supaya UMKM di Kabupaten Bekasi punya pasar yang terkunci. Karena di Bebeli ini sekarang sudah Rp 30 miliar omsetnya. Sementara ini memang baru belanja-belanja dinas.
“Sekarang sedang kita kembangkan aplikasinya, supaya masyarakat diluar PNS atau dinas, bisa belanja melalui Bebeli. Karena kalau belanja di Bebeli pasti adalah UMKM Kabupaten Bekasi, artinya bakal ada lapangan pekerjaan yang terbuka,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah mengaku akan mendiskusikan dengan dinas tenaga kerja terkait masalah tersebut. Sejauh mana hal tersebut penanganannya, karena sebagai wakil rakyat harus mengetahui itu. Misalkan sudah ada penanganannya, kemudian dimana yang belum maksimal.
“Saya pikir inilah yang perlu kita maksimalkan, agar apa yang menjadi harapan anak-anak muda, bisa menikmati hingar-bingar dan gebyarnya Bekasi terhadap kawasan industri yang begitu banyak. Memang ini miris, ini menjadi perhatian yang khusus,” jelasnya.
Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengaku akan mendalami laporan dari para pencaker yang tertipu tersebut. “Sekarang sedang kita dalami laporannya,” katanya. (pra)
