RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pedagang merasa dirugikan atas kondisi Pasar Induk Cibitung (PIC) yang pembangunan atau proses revitalisasinya tidak sesuai harapan dan target.
Bahkan, efeknya semakin terasa setelah banyak pelanggan mereka yang kabur akibat kondisi pasar yang kian semrawut.
Setelah proses perpindahan pedagang dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke bangunan pasar yang baru sebagian rampung, muncul masalah lain. Salah satunya, tidak adanya lahan parkir untuk proses bongkar muat terhambat barang dagangan.
Persoalan ini makin serius, karena menyangkut pendapatan para pedagang yang kian merosot. Pedagang mengaku kehilangan banyak omset dan pembeli yang mengurungkan niatnya berbelanja di PIC, akibat sulitnya untuk parkir.
“Seperti disepelekan, tapi dampaknya sangat terasa oleh kami (pedagang). Walaupun ini pasar induk, namun jika dilihat kondisinya, pembeli tidak jadi masuk,” ujar salah satu pedagang, Ikbal (55), saat ditemui di sela kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (14/6).
Pria yang sehari-harinya berjualan bumbu masakan ini mengaku penjualannya merosot 30-40 persen. Biasanya, Ikbal mampu menjual bumbu hingga 200 ton per bulan, kini hanya mencapai 120-150 ton. Semakin hari omset penjualan terus menurun.
“Baru terasa sejak awal pasar mau dibangun, pindah ke TPS, dan setelah menempati lapak baru, omset terus menurun,” bebernya.
Sekadar diketahui, gedung lapak baru di bagian tengah PIC kini telah ditempati para pedagang. Sementara lokasi TPS di bagian belakang sudah dibongkar.
Namun perpindahan pedagang ini tidak dibarengi dengan pengaturan lalu lintas kendaraan dan tempat parkir. Masuk dan keluar kendaraan masih dari pintu yang sama. Kemudian di sepanjang lorong antar gedung dipadati motor dan mobil losbak. Beberapa kendaraan bahkan parkir di tengah jalan.
Kondisi ini membuat akses menuju lapak para pedagang sulit, padahal tidak sedikit para pembeli yang datang membawa kendaraan besar.
Ketua Koordinator Forum Komunikasi Pedagang PIC, Asip Damiri mengakui, semrawutnya penataan pasar membuat banyak pembeli beralih ke pasar induk lain, di antaranya Kramat Jati Jakarta, dan Cikopo Purwakarta.
“Walaupun Cikopo dan Kramat Jati lebih jauh, tapi lebih teratur. Parkir gampang, akses ke lapak sama mobil bongkar muat juga gampang dibanding di PIC ini. Sehingga yang dirugikan adalah kami pedagang,” tutur Asip.
Pria yang juga pedagang jeruk dan bumbu ini mengaku, omset penjualannya turun drastis.
“Biasanya dalam sehari, barang bisa habis satu sampai dua ton, sekarang paling bagus delapan kuintal,” ucapnya.
Sebagai perwakilan pedagang, Asip berharap, dengan kondisi tersebut, DPRD dan Tim Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, duduk bersama dengan pedagang dan pihak pengembang.
“Masalah ini harus cepat diselesaikan. Kami tidak peduli siapa yang menjadi pengelola pasar atau pengembang yang sah. Namun yang terpenting adalah, kondisi pasar nyaman, pembangunan sesuai perencanaan sebagaimana mestinya. Sehingga transaksi jual beli dan bongkar muat tidak semrawut,” saran Asip.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menyampaikan, kesemrawutan PIC ini merupakan buntut dari konflik internal pengembang hingga berujung pada saling gugat di pengadilan. Konflik ini membuat pedagang menjadi korban.
Maka dari itu, ia meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menyiapkan lahan parkir di sekitar lokasi. Karena, pasca terjadinya konflik internal pemenang proyek yang sedang bersengketa, maka kewenangan pengelolaan pasar sudah diambil alih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, sampai adanya putusan yang inkrah dari Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.
“Oleh karena itu, saya meminta Pemkab Bekasi untuk menyediakan lahan parkir sementara,” imbuh Sunandar.
Sedangkan Anggota Komisi II, Himawan Abror menilai, selain parkir, jalur pejalan kaki di dalam pasar, juga banyak yang beralih fungsi menjadi tempat pedagang menyimpan barang dagangannya. Maka dari itu, pihaknya meminta UPTD PIC segera untuk menertibkannya.
“Kami juga meminta UPTD PIC meminta pedagang tidak menggunakan jalur pejalan kaki digunakan sebagai tempat menyimpan barang dagangan. Kalau perlu, pedagang tersebut diberi surat peringatan,” saran Himawan. (and)
