RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebagian warga maupun pelajar di Kota Bekasi menyatakan mendukung upaya mengganti Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, sebagian lagi tidak mau tau atau membiarkan jika ada upaya serupa dilakukan oleh kelompok tertentu. Data hasil survei ini perlu jadi perhatian semua pihak, pendidikan Pancasila di sekolah maupun badan pemerintah di daerah harus diperkuat.
Berbagai hasil survei yang telah dilakukan selama ini mengindikasikan pemahaman terhadap ideologi Pancasila mulai luntur.Hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bekasi menunjukkan 10 persen masyarakat mendukung upaya kelompok tertentu mengganti ideologi Pancasila, empat persen lainnya membiarkan. Pada responden pelajar, 11 persen mendukung upaya kelompok tertentu mengganti ideologi Pancasila, 9 persen lainnya membiarkan.
Survei tersebut dilakukan pada 1.092 orang dengan berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, hingga agama. Selain itu, survei juga dilakukan pada 1.012 pelajar tingkat menengah atas dan kejuruan (SMA/K), baik negeri maupun swasta.
“Survey ini kami lakukan bertemu langsung dengan responden, jadi tidak pakai google form. Sehingga, akurasinya bisa dipertanggung jawabkan,”tegas Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan (Kesbaormas) Kesbangpol Kota Bekasi, Agus Enap.
Hasil survei tersebut memang kecil dan masif yang menyatakan dukungannya, tapi jika disepelekan bisa menjadi besar. Hasil yang sama juga dilakukan di berbagai riset yang telah dilakukan, tidak hanya di Kota Bekasi.
“Meskipun sedikit, tapi kondisi ini berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Memang, itu hanya 10 persen dari 1000 responden. Tapi tetap saja kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius,”terang Agus kepada Radar Bekasi.
Kondisi ini juga disebut sebagai buah dari hilangnya pendidikan Pancasila pada dunia pendidikan di Indonesia. Mengindikasikan anak-anak tidak lagi paham dengan ideologi Pancasila.
“Menurut saya ya hasil itu indikasi bahwa memang anak-anak tidak lagi paham dengan ideologi Pancasila. Dan kedua, ada bahaya potensi itu kalau dibiarkan, itu akan menjadi lebih besar lagi,” kata Staff Khusus Ketua Dewan Badan Pimbinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Anthonius Benny Susetyo, Minggu (19/11).
Menurutnya, kondisi demikian harus menjadi perhatian semua pihak. Menjadi peringatan bahwa ada persoalan pemahaman, aplikasi, hingga yang paling berpengaruh adalah narasi di media sosial.
Maka penting untuk kembali menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila sejak dini dan secara sistematis di dunia pendidikan. Bukan hanya Kota Bekasi kata Benny, melainkan terjadi di seluruh Indonesia.
“Maka harus dikembalikan lagi pendidikan Pancasila itu mulai dari tingkat sekolah dasar sampai SMA,” tambahnya.
Pengamat sosial dan politik Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Adi Susila mengatakan bahwa hal ini terjadi pada kelompok milenial lantaran kehilangan kepedulian terhadap dasar negara. Perkembangan dunia menggiring generasi milenial menjadi warga global atau warga dunia.
Sementara pada masyarakat umum, dimungkinkan mereka yang mendukung telah terpapar ideologi tertentu di luar Pancasila.”Mereka kan sudah menjadi warga dunia, sehingga mereka kurang peduli dengan ideologi Pancasila,” ungkapnya.
Jumlahnya menurut Adi, hasil survei di Kota Bekasi memang relatif kecil, ide mengganti dasar negara ini juga disebut tidak menarik untuk mayoritas masyarakat. Namun, akan menjadi berbahaya jika dipolitisasi.
“Justru yang berbahaya itu dipolitisasi tadi, dijadikan stigma, bahwa ada kelompok tertentu yang mempunyai paham seperti ini,” tambahnya.
Sementara itu, Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menilai bahwa hasil survei di Kota Bekasi ini memberikan gambaran bahwa situasi Pancasila saat ini butuh penguatan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah lewat pendekatan-pendekatan tertentu selain dunia pendidikan.
“Penguatan itu artinya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemaknaan ideologi Pancasila harus lebih variatif. Tidak hanya pendekatan konvensional yakni melalui pendekatan pendidikan,” ucapnya.
Dalam hal ini menurut Riko, Bakesbangpol dapat diberikan kewenangan lebih jauh. Langkah ini bisa menjadi upaya pemerintah dalam menguatkan pemahaman ideologi Pancasila.
Tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengesahkan puluhan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), salah satunya adalah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Perda ini dinilai oleh Riko bisa menjadi salah satu upaya untuk menguatkan pemahaman Pancasila kepada masyarakat, terlebih pelajar.
“Yang ketiga segera itu diparipurnakan perda PPWK, segera DPRD Kota Bekasi mengesahkan perda PPWK sebagai upaya penguatan ideologi Pancasila,” tambahnya. (sur)
