RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp637 miliar. Anggaran tersebut masih berjalan sebab dana biaya operasional sekolah (BOS) belum tuntas.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya. Ia melaporkan bahwa dari total APBD 2023 Rp6,2 triliun dan Silpa 2022 Rp1 triliun, terealisasi sekitar Rp6,590 triliun atau 91,28 persen.
Namun, ia menekankan bahwa laporan realisasi anggaran bersifat sementara karena masih ada yang belum terlaporkan sepenuhnya, khususnya dari dana BOS.
”Laporan realisasi anggaran ini bersifat sementara karena masih ada yang belum terlaporkan seluruhnya yaitu dari dana BOS,” kata Hudaya.
Menurut Hudaya, Silpa 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hudaya menegaskan bahwa peningkatan serapan anggaran menjadi fokus utama dalam rapat pimpinan (rapim) guna menekan angka Silpa.
”Ya setiap minggunya kami selalu melakukan rapat pimpinan yang dipimpin langsung Pak Pj bupati dan Pak sekda. Jadi ada perbaikan pada 2023 meskipun belum maksimal dan harus ada evaluasi pada 2024,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hudaya menyampaikan bahwa dalam bidang infrastruktur, serapan anggaran mencapai jumlah yang signifikan. Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) berhasil terserap 97 persen dari total anggaran Rp609 miliar.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga mencatat serapan sebesar 96,52 persen dari anggaran Rp316 miliar. Sementara Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berhasil menyerap sebesar 96,35 persen dari total anggaran Rp498 miliar.
Sementara itu, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyatakan bahwa serapan anggaran tahun ini dapat mencapai tingkat maksimal jika dana BOS sudah terhitung. Hal ini mencerminkan kerjasama seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam memaksimalkan pencapaian program kerja.
“Jadi bukan hanya dapat untuk menyerap anggaran melainkan bisa menyelesaikan sejumlah program untuk kemasyarakatan,” ujarnya.
Dari APBD yang sudah digelontorkan pada 2023, kata Dani, penurunan angka kemiskinan cukup signifikan. Selain itu, angka stunting juga mengalami penurunan dari 17 persen menjadi 13 persen.
Lalu penurunan angka stunting yang mencapai 13 persen yang awalnya mencapai 17 persen. Selanjutnya, angka pengangguran juga berhasil menurun berkat kerjasama dengan pihak swasta.
“Alhamdulillah sejumlah persoalan bisa terselesaikan meskipun belum maksimal. Setidaknya pada 2024 ini kami akan lanjutkan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya. (and)
