RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan bahwa rencana pembangunan proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Desa Lambangsari tak mengganggu perbaikan jalan Inspeksi Kalimalang. Sebab, proyek dari pemerintah pusat itu memakai lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT).
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan pihaknya memang belum mengetahui trase Tol Becakayu. Kendati demikian, perbaikan jalan Inspeksi Kalimalang akan tetap berjalan.
“Memang kami belum mengetahui soal trase Tol Becakayu yang akan memasuki wilayah Tambun, namun dalam hal ini perbaikan Jalan Inspeksi Kalimalang tetap berjalan,” kata Henri kepada Radar Bekasi, Selasa (7/5).
Meskipun secara trase belum diketahui, namun berdasarkan komunikasi diketahui bahwa lanjutan Tol Becakayu tidak akan menggunakan lahan Pemkab Bekasi.
“Hasil komunikasi kami melalui grup Bina Marga Provinsi dan Kementerian PUPR, lahan yang digunakan adalah milik Perum Jasa Tirta (PJT). Jadi dipastikan tidak akan terganggu program Pemkab Bekasi dalam pemantapan Jalan Inspeksi Kalimalang,” ucapnya.
BACA JUGA: Pelebaran Jalan Inspeksi Kalimalang Terkendala Bentrok Proyek Becakayu
Awalnya Henri sudah merasa khawatir apabila program pemerintah pusat dan daerah terjadi saling timpa. Sehingga membuat dirinya mencari informasi bahkan berkomunikasi juga dengan Bina Marga Kota Bekasi.
“Program Becakayu awalnya kan di Kota Bekasi. Jadi saya mencari informasi juga dengan Bina Marga Kota Bekasi supaya lebih jelas juga adakah lahan Kota Bekasi yang terpakai untuk Becakayu. Jadi dipastikan kami tetap melanjutkan program perbaikan Jalan Inspeksi Kalimalang,” ucapnya.
Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 miliar untuk melanjutkan pemantapan Jalan Inspeksi Kalimalang. Menurutnya, fokus Pemkab Bekasi meningkatkan kualitas dan kenyamanan jalan Inspeksi Kalimalang bagi pengguna jalan.
“Perlu diketahui lahan yang labil atau mudah bergerak yang berdampak cepat rusak serta banyaknya dilintasi kendaraan besar, hal itu menjadi perhatian kami demi ketahanan kualitas jalan yang lebih baik dan usia jalan bisa lebih lama,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Nur, menyampaikan bahwa beberapa wilayah Kabupaten Bekasi telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), termasuk Tol Becakayu, LRT, Tol Cibitung Cilincing, dan Tol Cibitung Cimanggis.
Menurut Cecep, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan konektivitas jalan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dikatakan, keberadaan PSN tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga menyoroti pentingnya komunikasi yang teratur. Pentingnya untuk menghindari pemborosan anggaran, seperti pembongkaran proyek yang telah dibangun karena adanya program pemerintah yang tidak sinkron.
”Contohnya sudah dibangun karena ada program pemerintah harus dibongkar. Tentunya di sinilah pentingnya berkoordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah,” ucapnya. (and)
