RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemkot Bekasi harus berbenah memasuki musim penghujan, beberapa waktu lalu berbagai titik banjir sudah bermunculan, meskipun masih dalam kategori hujan lokal. Dalam mengantisipasi banjir, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) mengaku kesulitan dalam mengatasi pengendapan lumpur di saluran air, meskipun hal ini bukan satu-satunya penyebab banjir.
Kesulitan mengangkat sedimentasi ini terjadi baik di saluran air terbuka maupun saluran air yang tertutup, terutama di saluran penghubung yang berada di dalam tanah atau Crossing. Total ada 13 Crossing tersebar di wilayah Kota Bekasi, melintas dibawah Kalimalang, jalan tol, hingga rel kereta api. Saat ini ada tiga crossing yang sudah di duplikasi.
“Kenapa harus dibangun duplikasi, yaitu untuk menambah kapasitas di dalam crossing dan untuk mempermudah pemeliharaannya. Jadi pada saat ada dua crossing itu, pada saat pemeliharaan satu ditutup, satu dibuka, yang ditutup lah yang dilakukan pemeliharaan,” kata Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Arief Maulana, Senin (17/10).
Crossing yang melintas di bawah rel kereta api, Kalimalang, maupun jalan tol kata Arief, sedianya dikelola oleh pemerintah pusat. Sejauh ini pihaknya sudah meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi.
Namun, bantuan yang diberikan sejauh ini dinilai belum maksimal. Jika kemampuan anggaran memungkinkan, sepuluh crossing yang tersisa seharusnya diduplikasi untuk memudahkan pemeliharaan.”Kedepan kalau memang anggarannya ada ya harus diduplikasi kan,” ungkapnya.
Sedimentasi ini hanya salah satu faktor penyebab banjir, membuat kapasitas saluran air menjadi lebih kecil. Hal-hal seperti ini tidak hanya terjadi pada saluran yang berada di bawah tanah, namun juga pada saluran air yang terbuka, akibat penyalahgunaan daerah sempadan sungai.
Pemanfaatan garis sempadan sungai untuk mendirikan bangunan disebut memiliki andil dalam mengurangi kapasitas saluran air. Di sisi lain, upaya pemeliharaan juga sulit dilakukan, lantaran tidak ada akses bagi alat berat mengangkat sedimentasi.
Faktor yang lain kata Arif, yakni perubahan tata guna lahan yang sulit untuk dihentikan. Para pemilik lahan disebut berhak merubah fungsi lahan selama tidak melanggar aturan dan ketentuan yang ada, akibatnya daerah resapan air berkurang.
“Yang kedua curah hujan, curah hujan itu juga mengalami peningkatan, tapi dari curah hujan itu sendiri yang sangat berdampak adalah implikasinya ke daya tampung saluran atau sungainya itu sendiri. Sungai makin kesini, kapasitas atau daya tampungnya makin berkurang,” tambahnya.
Faktor berikutnya adalah kondisi permukaan tanah Kota Bekasi, ketinggiannya hanya berkisar 8 sampai 11 meter dari permukaan laut. Belum lagi perilaku masyarakat, yakni membuang sampah sembarangan.
Ia menyebut bahwa saat ini, pihak ya telah menempatkan tim pematusan di tiap kecamatan, per kecamatan terdiri dari 11 sampai 12 orang, bertugas untuk melakukan normalisasi saluran air di lingkungan warga. Serta optimalisasi 36 polder air yang saat ini tersebar di 12 kecamatan.
Belum lama ini, Kota Bekasi memang telah dilanda banjir di beberapa titik meskipun belum ada kiriman air dalam jumlah besar dari kawasan hulu. Peristiwa beberapa waktu lalu menjadi catatan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim. Ia berencana untuk melakukan rapat dengan DBMSDA Kota Bekasi untuk membahas kesiapan penanganan banjir di Kota Bekasi.
“Kita akan undang rapat mereka akhir bulan ini, sampai dimana kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan banjir. Ini belum parah bulan ini, ada kemungkinan akan ada hujan yang lebih dahsyat lagi, sampai dimana kemampuan kita menangani itu,” kata Arif belum lama ini.
Beberapa hal menjadi catatan Arif terkait dengan bencana banjir di Kota Bekasi, mulai dari kegiatan penanganan banjir yang dilakukan oleh DBMSDA, hingga perubahan tata guna lahan. Pemerintah kota diminta untuk mengawasi perusahaan, industri, hingga mengembang yang melanggar aturan. (sur)
