RADARBEKASI.ID, BEKASI – Delapan hari lagi sisa jabatan Wali Kota Bekasi periode 2018-2023 berakhir. Sederet Pekerjaan Rumah (PR) terkait dengan pembangunan infrastruktur melekat jelang akhir masa jabatan. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023 yang disahkan kemarin lebih banyak di sektor infrastruktur.
Persoalan yang muncul akhir-akhir ini harus segera dijawab, seperti sumber air baku Perumda Tirta Patriot, hingga tuntutan dari ahli waris untuk membayar lahan yang saat ini berdiri gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Bekasi. Beberapa PR ditarget selesai sebelum tanggal 20 September, beberapa PR yang lain penyelesaiannya diperkirakan masih membutuhkan waktu.
Pembayaran lahan tiga SDN negeri di Bantargebang termasuk dalam pembahasan KUA-PPAS 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) menganggarkan Rp19 miliar, ditarget rampung setelah ketuk palu pekan depan atau paling lambat bulan November mendatang. Sedangkan untuk sumber air baku Perumda Tirta Patriot yang kerap terkendala saat air Kali Bekasi tercemar, Pemkot telah mendapatkan izin untuk menggunakan air Kalimalang.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengaku ada beberapa target yang tersisa sebelum masa jabatannya berakhir. Pertama, terkait dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (PLTSa), sesuai dengan amanat Perpres nomor 35 tahun 2018.
Saat ini, pembangunan PLTSa tengah dalam proses, nilai investasi disebut mencapai Rp2 triliun. Target berikutnya terkait dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
“Kemudian kita juga akan membangun sanitasi secara komunal, IPAL yang kemudian itu juga menjadi investasi dari luar semua, dan saya kira itu yang harus menjadi PR,” ungkapnya, Senin (11/9).
Kota Bekasi juga belum merealisasikan kota sehat, masih tersisa empat lingkungan kelurahan belum bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). Sisa empat kelurahan rencananya dikebut, segera mendeklarasikan ODF.
Selanjutnya, sektor yang pasti menyisakan PR adalah sektor pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah target pembangunan jalan baru. Proses pembebasan lahan kata Tri, sudah rampung, sudah bisa dilakukan pekerjaan pembangunan jalan.
“Infrastruktur kita punya PR untuk menyelesaikan progres terkait dengan jalan yang rusak, atau pembangunan jalan yang baru,” ucapnya.
Banjir sebagai persoalan menahun juga masuk dalam daftar PR menjelang akhir masa jabatan. Pekerjaan dalam waktu dekat yang bisa dilaksanakan adalah membangun saluran dari Kalimalang untuk memenuhi air baku Perumda Tirta Patriot, diperkirakan bisa segera dilakukan pekan depan.
Dalam hal ini, Tri mengaku sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, serta Perum Jasa Tirta (PJT) untuk menambah sumber air baku.
“Sehingga nanti tidak ada kendala lagi, kalau toh air Kali Bekasi tercemar, kondisi air baku kita masih dalam kondisi yang siap untuk diolah,” tambahnya.
Pekerjaan cukup berat dan tidak sedikit membutuhkan waktu adalah membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta infrastruktur jalan. Pasalnya, kapasitas IPLT yang ada tidak mengimbangi masifnya pembangunan rumah hunian dan lainnya.
Sementara dari sisi pembangunan infrastruktur jalan, Kota Bekasi mesti mengembangkan jaringan jalan baru, hingga memikirkan solusi beberapa perlintasan sebidang kereta api sebelum ditutup saat Double-Double Track (DDT) aktif beroperasi.
Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD), Andrea Sucipto mengatakan bahwa kapasitas IPLT untuk mendukung sanitasi aman masih kurang. Cakupan IPLT saat ini disebut baru 1 persen, masih terlampau jauh untuk memenuhi target Provinsi Jawa Barat sebesar 18 persen.
“Kalau dari sisi operator ya kita membutuhkan IPLT kedua, karena IPLT yang sekarang cakupannya hanya sedikit. Sedangkan tugas kita untuk seluruh Kota Bekasi, itu perlu penambahan kapasitas,” ungkapnya.
Kapasitas pengolahan limbah domestik saat ini 120 meter kubik per hari untuk lumpur padat. Sementara pengolahan limbah cair relatif lebih baik, dan tersebar di beberapa lokasi.
Dalam kondisi ini, pihaknya bekerjasama dengan kota atau kabupaten sekitar. Cara lain, mau tidak mau harus membuat inovasi, seperti membeli bakteri untuk mempercepat proses penguraian limbah.”Sehingga kapasitas yang 120 (meter kubik) itu bisa kita upgrade untuk percepatannya,” tambahnya.
Sementara untuk kualitas jalan di Kota Bekasi, saat ini disebut sudah relatif baik, diatas 90 persen. Hanya saja tersisa jalan kontur jalan di beberapa titik kondisinya bergelombang dampak dari pembangunan Tol Becakayu, tepatnya di Jalan KH Noer Alie.
Usulan perbaikan dari Pemkot Bekasi telah direspon oleh Kementerian PUPR, dan telah ditinjau oleh pihak kementerian.
Pekerjaan berat justru pada sektor pengembangan jaringan jalan dan pembangunan Flyover atau Underpass di beberapa titik. Opsi pembangunan Flyover atau Underpass ini untuk mengantisipasi penutupan perlintasan sebidang.
“Yang kedepan paling berat ditangani dampak Double-Double Track, karena nanti rel kereta akan ditutup ya, makanya tantangan kita. Mudah-mudahan sih bisa segera, minimal di Flyover Bulak Kapal yang dekat nih pembebasannya,” terang Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto.
Pembebasan lahan oleh Pemkot Bekasi kata Idi hampir rampung, sementara pembangunan Flyover telah mendapat respon baik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pembangunan bisa segera dilakukan jika pembebasan lahan rampung pada tahun 2024.
Pihaknya menargetkan Flyover Bulak Kapal sudah terbangun dua tahun kedepan. “Jalan baru mungkin kita nerusin yang sisi barat Jalan Perjuangan sampai ke (Jalan) Lingkar Utara, sama kita lagi pelan-pelan nata pedestrian pelan-pelan,” tambahnya.
Faktor utama penyelesaian pembangunan infrastruktur kata Idi, yakni ketersediaan anggaran. Penambahan anggaran di sektor infrastruktur diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan. (sur)
