RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fenomena beras langka masih lekat diingatan terjadi awal 2024. Peristiwanya ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Bekasi. Sebagai lumbung padi, persoalan kelangkaan beras ini harus bisa secara optimal teratasi di Provinsi Jawa Barat.
Banyak hal menjadi perbincangan saat kelangkaan dan naiknya harga beras terjadi. Mulai dari dampak El Nino, dugaan penyaluran Bansos yang digeber oleh pemerintah, hingga pedagang dan penggilingan tidak lagi memasok beras ke toko ritel lantaran harga gabah lebih tinggi dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium.
Saat itu, di Kota Bekasi warga rela antre ber jam-jam untuk mendapat pasokan beras murah dari pemerintah lewat operasi pasar. Provinsi Jawa Barat menargetkan bisa cepat swasembada pangan dengan target produksi 11 juta ton beras.
Berbagai tantangan harus selesaikan agar mimpi swasembada pangan terwujud. Mulai dari irigasi yang rusak, harga dan ketersediaan pupuk, serta benih.
Awal pekan kemarin Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi mengingatkan kepada jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memperhatikan ketahanan pangan di Kota Bekasi. Salah satunya menganggarkan program ketahanan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2024.
BACA JUGA: Sekolah di Bekasi Selesaikan Pendataan Operator PPDB
“Karena salah satunya saya Rakor dengan Sekda Provinsi diantaranya nanti di perubahan harus dari sekarang dirancang, berkaitan dengan APBD Perubahan untuk ketahanan pangan,” ungkapnya.
Peningkatan produktivitas pertanian khususnya padi memang menjadi perhatian penting. Hal ini di wilayah perkotaan seperti Bekasi nampaknya sulit untuk dilakukan dengan cara memperluas area tanam.
Upaya meningkatkan produksi pertanian bisa dilakukan dengan cara menambah masa panen dalam waktu satu tahun, dari dua menjadi tiga kali panen.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi, Herbert Panjaitan menyampaikan bahwa luas area persawahan di Kota Bekasi saat ini tercatat 259 hektar. Ratusan hektar sawah itu tersebar di 22 titik di sembilan kecamatan.
Rata-rata dalam setahun, petani di Kota Bekasi menghadapi dua kali masa panen. Herbert menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan survei terkait dengan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sawah.
“Berdasarkan survei kita dengan kondisi pertanian kita, kita mengusulkan permohonan bantuan ke kementerian berupa Pompanisasi. Dengan tujuan agar pengairan sawah lebih optimal, untuk mendukung penambahan masa tanam,” ungkapnya.
BACA JUGA: Kejari Kota Bekasi Panggil 158 Badan Usaha Menunggak Iuran BPJamsostek
Langkah ini kata Herbert, telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Selain pompa, pihaknya juga mengajukan bantuan berupa traktor mini serta benih padi.
“Intinya untuk peningkatan produksi pertanian, khususnya padi,” ucapnya.
Selain beras, naiknya sejumlah harga komoditas pangan juga kerap disebabkan tidak seimbangnya jumlah barang dengan permintaan di pasar. Guna memastikan ketersediaan berbagai bahan pangan seperti sayur mayur hingga hasil ternak, Pemkot Bekasi tengah menjajaki kerjasama dengan beberapa daerah penghasil.
Kerjasama dibangun dengan beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat seperti Sukabumi, Subang, dan Garut. “Kalau kerjasama dengan daerah penghasil, itu upaya kita untuk menjamin ketersediaan bahan pangan,” tambahnya.
Sedangkan upaya dari Pemkot Bekasi selama ini kata Herbert, memberi dukungan sarana dan prasarana kepada masyarakat atau kelompok tani untuk mengembangkan konsep Urban Farming. Konsep ini digunakan untuk budi daya pertanian dan perikanan di kawasan perkotaan. (sur)
