Berita Bekasi Nomor Satu

Serapan Anggaran Triwulan IV baru 59 Persen

BELUM DITANGANI: Warga melihat rumah yang terdampak longsor bantaran Sungai Cipamingkis yang belum juga ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Kamis (27/10). ARIESANT/RADAR BEKAS

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Memasuki bulan November 2022 atau periode triwulan keempat di tahun 2022, target penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun (TA) 2022 baru mencapai 59 persen. Angka tersebut dinilai belum maksimal.

“Hingga 24 Oktober, penyerapan APBD TA 2022 baru mencapai 58,91 persen,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya.

Ia menyampaikan, proses penyerapan anggaran akan terus dilakukan. Sebab, walau saat ini sudah memasuki triwulan keempat, namun baru awal bulan.

”Kami yakini penyerapan terus berjalan, karena setiap minggu selalu ada evaluasi untuk percepatan penyerapan anggaran yang diikuti dengan penyelesaian program kerja,” terang Hudaya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Nur Khaidir menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mencapai 66 persen dalam penyerapan anggaran.

Menurutnya, sejumlah kegiatan sudah banyak yang selesai dikerjakan. Salah satunya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 2.500 titik sudah rampung, begitu juga dengan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 300-an titik juga telah selesai.

Kemudian untuk pembangunan jalan lingkungan, taman, dan drainase, sudah mencapai 90 persen. Lanjut Khaidir, meskipun proses pelaksanaan sudah mencapai 100 persen, namun tetap tidak terhitung sebagai penyerapan anggaran secara keseluruhan.

“Kalau dilihat dari presentasi, memang masih kecil, yakni 66 persen. Hanya saja, untuk kegiatan kami sudah hampir rampung. Belum lagi untuk APBD Perubahan masih ada anggaran yang harus dilaksanakan,” ucapnya.

Diakui Khaidir, untuk penyerapan anggaran pada pembebasan lahan, ada kendala yang harus dicari solusinya. Sehingga, anggaran untuk pembebasan lahan jadi tersendat.

“Kami akan memaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi bukan berarti apabila serapan anggaran tidak mencapai 100 persen, itu negatif. Ada juga serapan anggaran yang memang rendah, karena adanya efisiensi dalam penggunaannya dapat dimaksimalkan dari pagu anggaran yang direncanakan,” beber Khaidir. (and)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin