RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kabupaten Bekasi yang sudah berusia 73 tahun, dan sudah tak muda lagi. Namun daerah yang memiliki kawasan industri terbesar se Asia Tenggara ini, angka penganggurannya masih tinggi.
Sebab, keberhasilan sebuah Pemerintah Daerah (Pemda), yang paling utama dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya, dan akan mempengaruhi semua aspek.
Diketahui, memasuki tahun 2023 lalu, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 3,2 juta orang. Berdasarkan data tersebut, angkatan kerja tercatat sebanyak 2 juta orang, terdiri dari 1,79 juta bekerja, dan 206 ribu menganggur.
Sementara itu, ada 201 ribu yang tergolong miskin ekstrem. Seperti rantai yang saling terhubung, masalah pengangguran menyebabkan terjadinya ketimpangan di tengah masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana menilai, dalam usia yang ke 73 tahun ini, Kabupaten Bekasi ada perubahan lebih baik. Salah satunya, infrastruktur berangsur-angsur mulai diperbaiki.
Tapi menurutnya, untuk kedepannya bukan hanya infrastruktur saja, melainkan masyarakatnya juga harus tambah sejahtera, terdidik, sehat, dan bahagia.
“Mohon maaf, kalau saat ini hanya infrastruktur yang sudah mulai bagus. Tetapi masyarakatnya miskin, tidak sehat, kan kasihan. Infrastruktur bukan menjadi segalanya. Kalau kemudian warganya tidak sehat, tidak bahagia, dan miskin, untuk apa?,” ucap Uryan kepada Radar Bekasi, Selasa (15/8).
Kata dia, persoalan yang paling mendasar itu tenaga kerja. Oleh karenanya, jangan sampai pengangguran menjadi persoalan buat warga Kabupaten Bekasi. Saat ini, masyarakat Kabupaten Bekasi susah untuk mendapat pekerjaan, tentu itu sesuatu yang ironis. Pasalnya, kawasan industri berada di Kabupaten Bekasi, tapi warganya banyak yang nganggur.
“Sampai hari, persoalan itu nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Apa mungkin karena regulasi yang kurang kuat, apa masyarakatnya tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Disinilah perlunya untuk duduk bersama,” saran Uryan.
Ketika berbicara mencari pekerjaan susah, maka akan tumbuh kemiskinan. Kenapa, karena untuk menghasilkan uang harus melalui kerja. Sedangkan pertanian di Kabupaten Bekasi, sudah tidak menjadi domain warga yang utama. Karena memang penghasilannya rendah. Apalagi orang bertani banyak yang gagal (fuso).
“Persoalan tenaga kerja ini masih jadi PR yang sangat besar buat Pemkab Bekasi, dan harus jadi skala prioritas. Karena pengangguran akan menambah angka kemiskinan, serta menimbulkan kekacauan secara sosial, dan dampaknya sangat luas,” terang Uryan. (pra)
