RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kota Bekasi kembali bakal di nahkodai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini berdasarkan perolehan kursi terbanyak pada Pileg 2024. Dari 11 kursi yang ada, salah satunya bakal ditunjuk menjadi ketua DPRD periode 2024-2009.
Ada empat kader PKS mencolok yang digadang-gadang bakal memimpin DPRD Kota Bekasi. Keempatnya merupakan politisi senior yang telah beberapa periode menjadi anggota DPRD yakni Saifuddaulah dan Sardi Effendi, kemudian pendatang baru yang namanya mentereng sebagai putra dari presiden PKS yakni Muhammad Kamil, dan satu lagi nama baru yang berhasil mendulang suara tertinggi dalam kontestasi Pileg di Kota Bekasi yakni Fendaby Surya Putra.
Pada periode 2019-2024, PKS juga memenangkan Pileg dengan perolehan suara terbesar, meskipun perolehan kursi partai ini sama dengan PDI Perjuangan. Pada periode itu, PKS menunjuk Chairoman Joewono Putro sebagai anggota DPRD. Kemudian PKS merotasi jabatan penting pada pimpinan hingga fraksi di pertengahan jalan, Saifuddaulah ditunjuk menjadi ketua DPRD sampai dengan saat ini.
Sekretaris DPD PKS kota Bekasi, Daradjat Kardono menyebut bahwa keputusan siapa yang menjadi ketua DPRD akan diputuskan oleh pimpinan pusat atau DPP partai. Dalam hal ini, pengurus partai di daerah akan menyodorkan nama beserta dengan latar belakang dan sepak terjangnya.
“DPRD itu nanti ranahnya DPP yang akan memutuskan. Kita hanya memberikan usulan nama-namanya, latar belakang dan seterusnya, Track Record dan seterusnya,” katanya.
Ia meyakinkan bahwa siapapun nama yang ditunjuk menjadi pimpinan DPRD Kota Bekasi memiliki ‘nafas’ perjuangan yang sama. Bekerja secara kolektif kolegial, Daradjat meyakinkan bahwa anggota DPRD dari partai PKS akan memberikan kinerja yang terbaik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Adapun rotasi ditengah perjalanan kata dia, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada setiap kader untuk memiliki proses pembelajaran yang merata, ini semua diklaim berjalan dengan baik.
BACA JUGA: PPK-KPU Bekasi Dituding Bersekongkol Curang
Latar Belakang garis keturunan belakangan selama proses Pemilu menjadi perhatian publik. Disinggung terkait dengan ini, Daradjat meyakinkan bahwa partai nomor urut delapan ini tidak memiliki sistem demikian dalam menentukan suatu jabatan.
Dengan demikian, Muhammad Kamil tidak serta merta menjadi satu-satunya pilihan untuk duduk sebagai ketua DPRD Kota Bekasi tanpa berbagai pertimbangan.
Selama mengemban amanah kata dia, anggota DPRD dari PKS dituntut untuk bisa menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)nya sebagai wakil rakyat. Mulai dari sungai anggaran, legislasi, dan supervisi atau pengawasan.
Fokus kebijakan lebih lanjut akan didasarkan pada aspirasi masyarakat dan kondisi riil di tengah masyarakat, selain memperhatikan isu-isu lokal yang berkembang di Kota Bekasi.”Prinsipnya kita selalu mereview pada kondisi riil di Kota Bekasi,” tambahnya.
Senada, Sardi Effendi juga menyampaikan bahwa siapa yang akan duduk sebagai anggota DPRD akan ditunjuk dan diputuskan oleh pimpinan partai di tiap tingkatan. Jika namanya dipilih, Sardi menyebut bahwa setiap kader partai harus siap ditempatkan pada posisi apapun dan dimanapun.
“Siapapun yang dipilih partai konsekuensinya dia adalah mandatory partai, harus mengikuti langkah kerja dan visi misi partai,” katanya.
Sebagai salah satu petahana yang akan kembali duduk sebagai wakil rakyat periode 2024-2029, Sardi menyampaikan beberapa hal yang masih harus menjadi perhatian, dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Diantaranya adalah pemerataan fasilitas pendidikan negeri di tiap wilayah, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pemerataan Puskesmas di 56 kelurahan, hingga meningkatkan fasilitas dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D.
BACA JUGA: Golkar Geser Kursi Gerindra di Bekasi
Dalam hal pendidikan kata dia, pemerataan fasilitas pendidikan negeri dan sarana prasarana pendidikan kondisinya belum sebanding tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama pada komponen pendidikan.
“Karena Kota Bekasi ini indeks pembangunan manusia sudah cukup bagus di sisi pendidikan, namun sarana prasarananya masih belum bagus di sekolah dasar,” ungkapnya.
Aspek lain yang masih perlu menjadi fokus adalah pembangunan infrastruktur. Ia menggarisbawahi kualitas jalan di wilayah, hal ini berguna untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
Jiwa kepemimpinan disebut menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan suatu partai untuk menunjuk kadernya sebagai Ketua DPRD. Dibutuhkan sosok yang cakap dalam mengatur dan mengendalikan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya.
Pertimbangan penting berikutnya adalah aksesibilitas, dalam hal ini dimaknai dengan kemampuan berkomunikasi serta membaur dengan berbagai kelompok.
“Menurut saya secara umum ya sebaiknya yang ditunjuk itu mempunyai jiwa kepemimpinan, kemudian dia punya aksesibilitas, saya kira itu yang paling penting,” ungkap Pengamat Politik Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Adi Susila.
Memang tidak sepenuhnya mempengaruhi performa DPRD secara kelembagaan, tapi setidaknya bisa memberi warna bagi semua anggota DPRD dalam menjalankan Tupoksi sebagai wakil rakyat. Selain fungsi anggaran dan legislasi yang selama ini berjalan dengan baik, kepemimpinan yang kolektif kolegial ini penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Posisinya itu sejajar kan (dengan eksekutif), jadi dia harus bisa mewarnai. Kalau ketuanya progresif kan dia bisa memicu anggotanya untuk melakukan improvisasi kebijakan,” tambahnya. (sur)
