RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masalah pengangguran jadi pekerjaan rumah (PR) serius yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Bekasi. Betapa tidak, tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat.
Menilik data terakhir Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi sempat meningkat 2,38 persen pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020. Angka ini barulah menunjukkan tren penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,07 persen.
Namun di akhir 2023, angka tersebut turun tipis hanya 0,91 persen. Padahal, kondisi perekonomian sudah lebih baik dibandingkan tahun 2022 pasca Covid-19.
Angka 7,90 persen untuk Kota Bekasi lebih tinggi dibandingkan TPT nasional sebesar 5,32 persen. Ada 140.170 jiwa warga menganggur, paling besar lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di 2023.
Kondisi ini diminta untuk menjadi perhatian Pemkot Bekasi, disampaikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi pada apel awal pekan kemarin.
Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Kota Bekasi menjadi catatan penting, salah satunya terkait dengan upaya menekan pengangguran.
BACA JUGA: Icipi Sensasi Segar “Hidden Paradise” di Terik Panas Kota Bekasi!
“Tadi saya bilang, harus memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat Kota Bekasi, terutama ketenagakerjaan, lingkungan, itu dasar,” katanya usai membuka musyawarah RPJPD 2025-2045.
Selain itu, ia juga meminta tim yang telah dibentuk agar tidak salah dalam merencanakan pembangunan jangka panjang. Terlebih saat DKI Jakarta sudah tidak lagi berstatus menjadi Ibu Kota Negara, sinergitas antara daerah-daerah di Jabodetabek menjadi catatan penting.
“Nah tim itu lah yang akan membahas, supaya jangan sampai perencanaan kita kedepan itu tidak sesuai dengan kondisi kita di sini,” tambahnya.
Pada saat yang sama, persoalan pengangguran juga disinggung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah. Ia menyayangkan TPT Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat.
“Ini juga cukup memprihatinkan, sekitar 7,9 persen, dan rangking lima tingkat nasional. Nah ini PR kita semua,” katanya.
Ia meminta semua pihak dapat memberikan saran terkait dengan angka pengangguran dan isu-isu strategis lainnya dalam merumuskan rencana pembangunan Kota Bekasi. Saifuddaulah berharap tingkat pengangguran ini bisa ditekan secara signifikan.
Beberapa hal dapat rumuskan agar masyarakat Kota Bekasi merasakan kemudahan dalam mengakses lapangan kerja, dirinya meyakini SDM unggul yang dimiliki oleh Kota Bekasi dapat berkontribusi dalam pembangunan Kota Bekasi.
BACA JUGA: Raden Gani Muhamad, Pj Wali Kota Bekasi Minim Kepedulian
“Karena kita tahu bahwa berkaca kita adalah kota jasa, sehingga tentunya hal-hal yang bisa menjadi masukan akan bisa memberikan dampak positif,” tambahnya.
Selain tingkat pengangguran, isu lain yang menjadi perhatian adalah kekurangan guru di Kota Bekasi. Kekurangan guru ini dinilai akan berdampak pada kualitas pendidikan di Kita Bekasi.
Era digital menyuguhkan banyak perubahan, termasuk pada sektor bisnis dan ketenagakerjaan. Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai perlu mendengarkan aspirasi dari semua pihak di sektor ketenagakerjaan ini.
Peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menyampaikan bahwa pemerintah dimulai dari kepala daerah perlu mendengarkan banyak aspirasi dari masyarakat. Jika tidak, rencana yang disusun untuk menuju Indonesia Emas 2045 bisa saja tidak maksimal.
Pada era digital ini kata Riko, perlu dilakukan koreksi mendalam terkait dengan sektor-sektor ketenagakerjaan. Sebagian pekerjaan di era digital tidak lagi dilaksanakan seperti layaknya pekerjaan formal lainnya, pagi hingga sore dan seterusnya.
“Yang diperlukan oleh pemerintah daerah adalah mendapatkan atau melihat karakter tenaga kerja di kotanya,” ungkapnya.
Selain itu, Riko juga mengingatkan bahwa tidak semua generasi milenial dan generasi Z mampu memanfaatkan perkembangan tehnologi digital untuk menunjang aktifitas ekonomi.
Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemkot Bekasi adalah dengan cara menciptakan ruang berkumpul (Hap-hap) untuk konten kreator, pembuat aplikasi, dan lain sebagainya. Tempat itu bisa dimanfaatkan untuk setiap orang atau komunitas bertukar ide dalam mengembangkan aktifitas ekonominya.
Cara lain adalah mengembangkan potensi wilayah secara maksimal lewat generasi muda. Hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah.
“Disitu lah pemerintah harus bisa memahami bahwa era digital itu dimanfaatkan sebagai penguat ekonomi,” tambahnya. (sur)
Data :
* Tingkat pengangguran terbuka Kota Bekasi :
2019: 8,30 persen
2020: 10,68 persen (naik 2,38 persen)
2021: 10,88 persen (naik 0,2 persen)
2022: 8,81 persen (turun 2,07 persen)
2023: 104.170 jiwa atau 7,90 persen (turun 0,91 persen)
* Rangking Kota se-Jawa Barat 2023:
– Kota Cimahi: 10,52 persen
– Kota Bogor: 9,39 persen
– Kota Bandung: 8,83 persen
– Kota Sukabumi: 8,53 persen
– Kota Bekasi: 7,90 persen
– Kota Cirebon: 7,66 persen
– Kota Depok: 6,97 persen
– Kota Tasikmalaya: 6,55 persen
– Kota Banjar: 5,43 persen
* Karakteristiknya Kota Bekasi:
– Kota jasa dan perdagangan
– Tidak ada kawasan industri
– Sejumlah industri terletak di zona kawasan industri
– Kota urbanisasi
* Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bekasi:
– 2021 : 64,76 persen
– 2022 : 65,33 persen
– 2023 : 64,65 persen
* Jumlah angkatan kerja Kota Bekasi :
– 2019: 1,4 juta jiwa
– 2020: 1,5 juta jiwa
– 2021: 1,5 juta jiwa
– 2022: 1,5 juta jiwa
– 2023: 1,3 juta jiwa
* Tingkat pengangguran terbuka nasional: 5,32 persen
* Solusi:
– Kreatifitas program
– Kolaborasi
